CILEGON, RUBRIKBANTEN – Dinas Kesehatan Kota Cilegon terus memperluas layanan persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika sebelumnya hanya lima Puskesmas yang melayani ibu melahirkan, tahun ini jumlahnya resmi bertambah menjadi tujuh Puskesmas.
Kepala Dinkes Kota Cilegon, Ratih Purnamasari, menegaskan perluasan layanan ini sebagai komitmen pemerintah dalam memperkuat akses kesehatan ibu dan anak di wilayah Kota Cilegon.
“Sebelumnya memang baru lima Puskesmas yang melayani persalinan. Insyaallah dalam waktu dekat Jombang dan Purwakarta segera menyusul, sehingga total ada tujuh Puskesmas yang bisa melayani persalinan,” ujarnya, Rabu (25/2).
Saat ini, layanan persalinan telah berjalan di:
• Puskesmas Ciwandan
• Puskesmas Cibeber
• Puskesmas Pulomerak
• Puskesmas Citangkil II
• Puskesmas Cilegon
Sementara dua Puskesmas yang segera membuka layanan serupa adalah:
• Puskesmas Jombang
• Puskesmas Purwakarta
Gedung Sempit Jadi Kendala
Meski demikian, Ratih mengakui tidak semua Puskesmas bisa langsung membuka layanan persalinan. Kendala utama masih pada keterbatasan sarana dan prasarana bangunan.
Seperti di Puskesmas Grogol, layanan persalinan belum dapat dibuka karena kondisi gedung yang sempit dan ruang terbatas.
“Untuk Grogol memang belum memungkinkan. Bangunannya kecil, ruangannya terbatas. Kalau nanti sudah dibangun atau direvitalisasi tentu akan lebih leluasa,” jelasnya.
Hal serupa juga terjadi di Puskesmas Citangkil I. Bangunan lama dinilai kurang representatif karena ruang yang terbatas dan telah digunakan untuk berbagai layanan lainnya.
Minimal Enam Tenaga Medis, Tak Bisa Sembarangan
Ratih menegaskan, membuka layanan persalinan tidak bisa dilakukan tanpa persiapan matang. Ada standar ketat yang wajib dipenuhi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun administrasi.
“Untuk melayani persalinan minimal harus ada enam tangan, artinya dua bidan dan satu perawat dalam satu waktu pelayanan. Mereka juga wajib mengikuti pelatihan khusus,” tegasnya.
Selain itu, tenaga kesehatan yang bertugas harus melalui proses kredensial dari BPJS Kesehatan agar pelayanan persalinan dapat diklaim dan terintegrasi dengan sistem pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Harus ada kredensial dari BPJS supaya pelayanan bisa dikirim dan diakui. Jadi tidak bisa sembarangan,” tambahnya.
Untuk dokter, perannya lebih kepada rujukan dan konsultasi medis. Dokter tidak diwajibkan siaga 24 jam di Puskesmas karena telah menjalankan pelayanan reguler pada pagi hari.
Akses Lebih Dekat, Ibu Tak Perlu Jauh ke RS
Dengan bertambahnya dua Puskesmas baru yang membuka layanan persalinan, Dinkes berharap masyarakat semakin mudah mengakses layanan kesehatan ibu dan anak tanpa harus selalu ke rumah sakit.
Ratih menyebut, layanan persalinan di Puskesmas Cilegon dan Citangkil II sudah cukup banyak dimanfaatkan warga.
“Mudah-mudahan Jombang dan Purwakarta juga langsung banyak yang memanfaatkan. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit kalau memang bisa ditangani di Puskesmas,” pungkasnya.
Perluasan layanan ini diharapkan mampu menekan risiko keterlambatan penanganan persalinan serta memperkuat pelayanan kesehatan dasar di Kota Cilegon.
