RUBRIKBANTEN – Kebijakan yang disusun tanpa memahami kondisi riil di lapangan dinilai berpotensi menimbulkan kesenjangan antara target organisasi dan pelaksanaan operasional. Persoalan tersebut menjadi fokus kajian yang disusun Bayu Edikalme S., S.E., mahasiswa Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning.
Dalam studi kasus yang disusun di bawah bimbingan Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., Bayu mengangkat pengalaman profesional sebagai bahan pembelajaran akademik guna mengasah kemampuan analisis terhadap persoalan manajemen dan organisasi.
Kajian tersebut menyoroti fenomena kepemimpinan ketika pengambil keputusan di tingkat puncak tidak selalu berasal dari jalur karier yang memiliki pengalaman langsung di lini operasional. Menurut Bayu, kondisi itu berpotensi menciptakan jarak antara arah kebijakan dengan kebutuhan nyata para pelaksana di lapangan.
“Pemimpin yang belum memahami dinamika pekerjaan di garda terdepan berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang adaptif terhadap tantangan operasional,” tulis Bayu dalam kajiannya.
Ia mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kondisi tersebut, di antaranya kompleksitas kepentingan dalam proses penunjukan pimpinan, mekanisme seleksi yang belum sepenuhnya bertumpu pada kompetensi, pengalaman lapangan, dan rekam jejak, serta perlunya meningkatkan sensitivitas kepemimpinan terhadap persoalan operasional.
Menurutnya, apabila tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat berdampak pada lahirnya kebijakan yang kurang fleksibel, proses bisnis yang berjalan tidak optimal, hingga munculnya tekanan terhadap pelaksana di lapangan untuk mengejar target tanpa didukung kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil.
Untuk menganalisis persoalan tersebut, Bayu menggunakan pendekatan Agency Theory yang dikembangkan Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976), serta dikembangkan lebih lanjut oleh Kathleen M. Eisenhardt (1989).
Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pihak pemberi mandat (principal) dengan pihak yang menjalankan mandat (agent), termasuk potensi munculnya perbedaan kepentingan maupun kesenjangan informasi yang dapat memengaruhi efektivitas organisasi.
Berdasarkan pendekatan tersebut, Bayu menawarkan sejumlah rekomendasi, yakni proses seleksi kepemimpinan yang lebih objektif dan terstruktur, penilaian berbasis kompetensi, integritas, serta pengalaman lapangan, disertai peningkatan pemahaman pimpinan terhadap dinamika pekerjaan di garis depan organisasi.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memperkuat keselarasan antara kebijakan strategis dengan kebutuhan operasional sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih efektif.
Pembimbing kajian, Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum., menilai pembahasan tersebut relevan sebagai bahan kajian akademik. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap ditempatkan dalam kerangka perbaikan sistem, bukan diarahkan kepada individu maupun institusi tertentu.
Pandangan serupa juga disampaikan Dr. Chandra Bagus yang turut memberikan masukan terhadap kajian tersebut. Menurutnya, pengalaman lapangan yang diangkat Bayu memberikan perspektif praktis yang memperkaya analisis akademik, meski penyampaiannya perlu tetap menggunakan bahasa yang objektif agar sejalan dengan kaidah ilmiah.
Dalam kajiannya, Bayu juga merujuk pendapat Miles (2012) yang menjelaskan bahwa Agency Theory dapat digunakan untuk memahami hubungan antara pemberi mandat dan pelaksana mandat melalui sejumlah aspek, seperti pembagian kewenangan, kesenjangan informasi (information asymmetry), risiko salah memilih agen (adverse selection), potensi penyimpangan perilaku (moral hazard), hingga biaya keagenan (agency costs).
Melalui pendekatan tersebut, Bayu berharap kajiannya dapat menjadi bahan refleksi bagi dunia akademik maupun organisasi dalam membangun sistem kepemimpinan yang lebih selaras dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga efektif dalam implementasinya.
