SERANG, RUBRIKBANTEN – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak akan berhasil tanpa keterlibatan keluarga, terutama peran perempuan di dalamnya. Menurutnya, keluarga yang sehat, mandiri, dan berdaya akan menjadi pondasi kuat bagi kemajuan masyarakat dan daerah.
Hal itu disampaikan Tinawati saat mendampingi Gubernur Banten Andra Soni bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten, Mira Deden, dalam monitoring kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) di Kampung Pekijing, Kelurahan Kalang Anyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Sabtu (23/8/2025).
Kegiatan ini mencakup advokasi dan sosialisasi pembentukan Rumah Data Kependudukan, program Bina Keluarga Lansia bertema “Lansia Tangguh, Sehat, Mandiri, dan Produktif”, pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, hingga peluncuran Ruang Bermain Indonesia (RBI) Banten dan Festival Dolanan Anak.
“Pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga. Ketika perempuan diberdayakan, anak tumbuh sehat, lansia diperhatikan, dan ekonomi keluarga lebih produktif. Dampaknya tidak hanya untuk keluarga itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas,” tegas Tinawati.
Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan lingkungan sederhana untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, seperti menjadikan pekarangan rumah sebagai kebun keluarga. “Dari pekarangan kecil bisa tumbuh sayuran untuk kebutuhan gizi, bahkan bisa menambah penghasilan. Hal-hal sederhana seperti ini harus terus kita dorong,” ujarnya.
Tinawati berharap Kampung Pekijing dapat menjadi percontohan bagi desa dan kecamatan lain di Provinsi Banten. “Keluarga adalah lini terkecil dari pemerintahan. Jika setiap keluarga sehat, berdaya, dan mandiri, maka pembangunan daerah akan lebih mudah tercapai,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar seremonial, melainkan gerakan nyata untuk membangun Banten dari tingkat keluarga.
“Rumah data, pelatihan perempuan, hingga program berbasis kearifan lokal seperti jimpitan menjadi langkah strategis. Dengan data valid dan program tepat sasaran, keluarga bisa mandiri, sehat, dan produktif,” kata Nina.
Menurutnya, perempuan kini mulai aktif di bidang ekonomi melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Pemprov Banten. “Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan diri, tapi juga mampu menghasilkan produk untuk dijual keluar kampung. Ini membuka peluang ekonomi baru bagi keluarga,” jelasnya.
Nina menambahkan, keberhasilan program serupa di sejumlah kampung di Banten menunjukkan bahwa gerakan berbasis swadaya masyarakat lebih berkelanjutan. “Kami ingin Kabupaten/Kota lain meniru, karena program ini tidak mahal, cukup dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat,” tegasnya.
Pemprov Banten bersama PKK, posyandu, hingga tokoh masyarakat akan terus berkolaborasi untuk memastikan setiap keluarga di Banten benar-benar menjadi pusat pembangunan daerah.
