CILEGON, RUBRIKBANTEN – Kepala Inspektorat Kota Cilegon, H. Mahmudin, SH, M.Si, mengungkapkan keprihatinannya atas pelaporan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai masih jauh dari kata optimal. Hal ini disampaikannya usai kegiatan mentoring audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten.
Mahmudin menyoroti bahwa masih banyak laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun oleh tenaga medis dan guru yang tidak memiliki latar belakang di bidang keuangan, sehingga kerap kali laporan menjadi tidak sistematis dan menyulitkan dalam proses audit.
“Ini lucu, SPJ BOK itu dibuat oleh dokter, bidan, perawat yang tidak punya pengalaman di bidang keuangan. Sehingga pendokumentasian laporan itu acak-acakan,” ujarnya.
Masalah serupa juga ditemukan dalam pengelolaan dana BOS di lingkungan sekolah. Guru yang seharusnya fokus mengajar justru terbebani dengan tugas administratif dan penyusunan laporan keuangan.
“Mereka tidak salah, tapi berdampak pada pemeriksaan yang menjadi lama,” tambahnya.
Sebagai solusi, Mahmudin mendorong Pemerintah Kota Cilegon untuk segera melakukan pemetaan sumber daya manusia (SDM) di sekolah dan puskesmas. Ia menyarankan agar ditugaskan tenaga administrasi khusus non-medis dan non-kependidikan untuk mengelola serta menyusun laporan keuangan secara profesional dan tertib.
“Ini penting agar tata kelola keuangan semakin baik dan akuntabel,” pungkasnya.
