CILEGON, RUBRIKBANTEN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon masih menghadapi penolakan pelaksanaan imunisasi di sejumlah sekolah. Bahkan, terdapat satu pondok pesantren di wilayah kerja Puskesmas Citangkil I yang secara tegas menolak program imunisasi hingga permasalahan tersebut dilaporkan ke tingkat nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, drg. Ratih Purnamasari, mengatakan pihaknya terus mengedepankan pendekatan persuasif kepada sekolah maupun orang tua siswa yang menolak imunisasi.
“Kalau yang menolak orang tuanya, biasanya lebih mudah dilakukan pendekatan karena bisa dikumpulkan oleh pihak sekolah. Tapi kalau sekolahnya yang menolak, kami bahkan tidak bisa masuk untuk memberikan pelayanan imunisasi,” ujar Ratih.
Menurutnya, alasan penolakan umumnya dipicu kekhawatiran orang tua terhadap efek samping imunisasi, seperti demam, maupun keraguan mengenai kandungan vaksin.
Padahal, Ratih menegaskan setiap anak terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum diberikan imunisasi. Anak yang sedang sakit atau demam akan ditunda imunisasinya sehingga prosedur tetap mengutamakan keselamatan.
“Kalau memang anak sedang demam atau tidak memenuhi syarat, tentu tidak dilakukan imunisasi. Jadi sudah ada proses skrining sebelumnya,” jelasnya.
Terkait wacana pemberian sanksi, termasuk penghentian hibah bagi sekolah yang menolak program imunisasi, Ratih menyebut hal tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan Pemerintah Kota Cilegon.
“Itu nanti dibicarakan lebih lanjut karena harus melibatkan pimpinan dan lintas sektor. Yang terpenting saat ini kami fokus melakukan sosialisasi kembali,” katanya.
Dinkes berencana menggandeng Kementerian Agama (Kemenag), Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga Sekretaris Daerah untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat dan lembaga pendidikan.
Ratih juga mengungkapkan pihaknya tengah melakukan pendataan ulang terhadap sekolah maupun orang tua yang masih menolak imunisasi. Data tersebut akan dibawa ke tingkat pemerintah kota sebagai bahan penyusunan langkah lanjutan.
“Kami minta semua data sekolah yang masih menolak maupun orang tua yang belum mengizinkan anaknya diimunisasi agar bisa dibahas bersama Pak Sekda dan bagian Kesra,” ujarnya.
Ia menegaskan imunisasi merupakan program nasional sekaligus bagian dari upaya global untuk mencegah penyakit menular.
“Imunisasi adalah cara paling efektif untuk mencegah penyakit. Justru anak-anak yang tidak diimunisasi memiliki risiko lebih besar terkena penyakit. Kalaupun anak yang sudah diimunisasi terpapar, umumnya gejalanya jauh lebih ringan,” tegas Ratih.
Saat ini, Dinkes mencatat baru satu pondok pesantren yang secara resmi menyatakan penolakan, sementara pendataan terhadap kemungkinan adanya penolakan di sekolah lain masih terus dilakukan.
