SERANG, RUBRIKBANTEN – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, mempertanyakan keras munculnya penambahan anggaran fantastis sebesar Rp73 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang yang disebut tidak pernah dibahas maupun dikomunikasikan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Azwar mengungkapkan, keberadaan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut baru diketahui saat proses evaluasi anggaran di tingkat Provinsi Banten bukan dari hasil pembahasan resmi bersama DPRD Kabupaten Serang.
“Ini justru muncul setelah evaluasi di provinsi. Saya sudah tanya langsung ke Ketua Banggar, Ulum, soal penambahan anggaran Rp73 miliar di PUPR. Faktanya, Banggar tidak tahu sama sekali,” tegas Azwar, Kamis (22/1/2026).
Ironisnya, saat Fraksi Demokrat memanggil Dinas PUPR Kabupaten Serang untuk meminta klarifikasi, Kepala Dinas PUPR justru mengaku tidak mengetahui adanya penambahan anggaran tersebut.
“Ini kan ujug-ujug nambah. Kepala Dinas PU sendiri bilang tidak tahu ada penambahan anggaran Rp73 miliar ini,” ujarnya.
Dalam rincian anggaran tersebut, terdapat sejumlah kegiatan bernilai miliaran rupiah, di antaranya pembangunan TPST/TPA sebesar Rp4,5 miliar, pembangunan gedung KB Rp10,5 miliar, pedestrian atau taman kota Rp5 miliar, sarana penunjang pondok pesantren Rp2 miliar, penataan Alun-alun Comas Rp1,2 miliar, pematangan jalan Bojong Menteng Rp4,5 miliar, pemeliharaan jalan Rp3 miliar, pembelian lahan Bojong Menteng Rp10 miliar, hingga revisi Perda RTRW sebesar Rp1 miliar.
Namun, Azwar menilai sejumlah kegiatan tersebut tidak jelas, bahkan disebut tidak diketahui lokus atau lokasi pelaksanaannya oleh Dinas PUPR sendiri.
Persoalan ini, lanjut Azwar, telah dibahas bersama Dinas PUPR dan Komisi IV DPRD Kabupaten Serang. Dalam forum tersebut, Fraksi Demokrat secara tegas meminta agar anggaran pembelian lahan Bojong Menteng yang selama ini dinilai bermasalah dialihkan ke Bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk penanganan banjir.
“Kabupaten Serang sedang dilanda banjir. Ada 23 kecamatan terdampak. Alat berat kita saja tidak punya, masih harus minjam. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mendorong agar sebagian anggaran dialokasikan ke BPBD Kabupaten Serang guna melengkapi sarana dan prasarana kebencanaan, seperti mesin sedot air dan peralatan darurat lainnya yang saat ini masih sangat terbatas.
Azwar berharap, dalam rapat lanjutan bersama Dinas PUPR yang dijadwalkan pekan depan, struktur anggaran tersebut sudah mengalami pergeseran dan penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia pun menegaskan, Fraksi Demokrat tidak akan menyetujui pengesahan anggaran jika tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terutama untuk penanganan banjir yang kini menjadi persoalan serius di Kabupaten Serang.
“Kalau anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kami tidak ingin anggaran ini disahkan,” pungkasnya.
