CILEGON, RUBRIKBANTEN – Wali Kota Cilegon Robinsar menunjuk dua pejabat untuk mengisi posisi pelaksana tugas (Plt) kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Penugasan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan pemerintahan sembari menunggu penetapan pejabat definitif.
Dua pejabat yang mendapat penugasan tersebut yakni Staf Ahli Bidang Sosial, SDM dan Kemasyarakatan Kota Cilegon, Andriyanti, sebagai Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo).
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Cilegon, Noviyogi Hermawan, ditunjuk sebagai Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk menggantikan Bambang Haria Bintan yang telah memasuki masa pensiun.
Penugasan tersebut disampaikan Robinsar usai rapat bersama seluruh kepala OPD di Kantor Wali Kota Cilegon, Kamis (1/10/2026).
“Pak Yogi sementara Plt di Kesbangpol. Ibu Andri di Diskominfo sambil menunggu definitif di eselon II,” ujar Robinsar.
Robinsar meminta kedua pejabat tersebut menjalankan amanah secara optimal. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan pejabat sebelumnya agar proses transisi kepemimpinan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Andriyanti dan Noviyogi diminta berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, untuk memastikan fungsi dan tanggung jawab masing-masing OPD berjalan sesuai ketentuan.
Anggaran Terbatas, OPD Diminta Aktif Jemput Bola
Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Robinsar menegaskan bahwa seluruh OPD harus mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan upaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kepala OPD tidak cukup hanya mengandalkan anggaran daerah, tetapi juga perlu aktif mencari peluang program bantuan dan pendanaan dari pemerintah pusat.
Robinsar mencontohkan sejumlah OPD yang telah berhasil mendapatkan bantuan anggaran pusat. Pola dan langkah yang ditempuh OPD tersebut diharapkan dapat dipelajari dan diterapkan oleh perangkat daerah lainnya.
“Harapannya, ketika pelepasan dan rapat kecil rekan eselon II, kita aktif menjemput anggaran di pusat. Ada beberapa OPD yang mendapatkan bantuan dari pusat, dan itu harus diduplikasi pola-polanya, langkah-langkahnya, agar semua OPD dapat mengambil anggaran di pusat,” pungkasnya.
Penugasan dua pejabat tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Namun, di tengah keterbatasan fiskal, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap OPD mampu menerjemahkan arahan wali kota menjadi kinerja nyata dan pelayanan publik yang optimal.
