RUBRIKBANTEN – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) di Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).
Program tersebut menjadi langkah besar pemerintah dalam mempercepat swasembada energi sekaligus mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas mencapai 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya PLTS Gilimanuk yang menjadi lokasi peluncuran program nasional tersebut. Sementara di Bangka Belitung, PLTS Pulau Rengit telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.
Prabowo menegaskan, pengembangan energi surya merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian energi Indonesia. Menurutnya, potensi energi terbarukan yang dimiliki Indonesia harus dimanfaatkan secara masif agar kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dari sumber daya domestik.
“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Prabowo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional.
Pengembangan tersebut akan dilakukan melalui berbagai skenario, mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, PLTS untuk kawasan industri, hingga pemanfaatan energi surya untuk kegiatan produktif.
“Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan, Program PLTS 100 GWp akan dikembangkan melalui delapan skenario utama. Di antaranya eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, PLTS skala besar melalui RUPTL sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, serta PLTS 3T sebesar 0,50 GWp.
Selain itu, terdapat PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri 7,49 GWp, serta demand creation melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
Jika seluruh skenario tersebut terealisasi, pemerintah memperkirakan program ini mampu menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon mencapai Rp6,31 triliun.
Dari sisi ekonomi, program PLTS 100 GWp juga diproyeksikan menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, yang terdiri dari sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Tak hanya membuka lapangan pekerjaan, pengembangan PLTS juga berpotensi menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah melalui pembangunan infrastruktur, manufaktur, dan kegiatan masyarakat di sekitar proyek.
“Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71,3 miliar USD, atau setara dengan Rp1.140 triliun. Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun mencapai Rp73,9 triliun,” jelas Bahlil.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan PLN siap mendukung penuh pelaksanaan Program PLTS 100 GWp. PLN akan mempercepat pengembangan energi surya dengan memastikan kesiapan sistem kelistrikan dan infrastruktur pendukung.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” kata Darmawan.
Khusus di Bali, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp yang didukung Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh.
Dari total tersebut, sekitar 300 MWp PLTS akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk.
Darmawan menilai pengembangan PLTS 100 GWp bukan sekadar upaya meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Program tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan,” pungkas Darmawan.
