CILEGON, RUBRIKBANTEN — Komisi Informasi Provinsi Banten melakukan monitoring dan evaluasi sekaligus penilaian keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Rabu (26/8/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Imron Mahrus dan disambut Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Cilegon Novi Yogi Hermawan bersama Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Ipung Ernawati Setianingrum di Ruang Kerja PPID Kota Cilegon.
Imron mengatakan, monitoring dan evaluasi tersebut merupakan agenda rutin tahunan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk mengukur sejauh mana badan publik menjalankan kewajiban keterbukaan informasi.
Dalam proses penilaian, pihaknya telah memeriksa sejumlah dokumen yang menjadi indikator keterbukaan informasi publik, mulai dari dokumen pengadaan barang dan jasa hingga peraturan wali kota.
“Alhamdulillah, terkait dokumen sudah kami cek. Seperti dokumen barang dan jasa, peraturan wali kota, dan sebagainya, semuanya lengkap,” ujar Imron.
Meski dokumen dinilai lengkap, hasil akhir penilaian masih menunggu pleno Komisi Informasi Provinsi Banten. Hasil tersebut nantinya akan menentukan peringkat keterbukaan informasi yang diraih Pemkot Cilegon, apakah tetap berada pada posisi sebelumnya, meningkat, atau justru mengalami penurunan.
Imron menyebut belum menemukan catatan khusus terhadap PPID Kota Cilegon. Namun, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, terutama melalui media sosial.
Menurutnya, badan publik harus aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi. Hal tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan.
“Catatan khususnya rata-rata umum. Kami meminta badan publik untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik, terutama di media sosial. Terlepas ada yang memberikan komentar atau tidak, yang penting informasi publik sudah disampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga berharap Pemkot Cilegon konsisten menjaga transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Imron, keterbukaan terkait penggunaan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Harapannya Pemkot Cilegon tetap menjaga transparansi. Karena kalau badan publik transparan, kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Cilegon juga semakin meningkat, terutama terkait penggunaan APBD, di mana masyarakat juga perlu tahu kegunaannya untuk apa,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Cilegon Novi Yogi Hermawan menyambut baik proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Banten.
Yogi mengatakan, Pemkot Cilegon telah mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung proses penilaian keterbukaan informasi publik.
“Hari ini kita kedatangan tim Komisi Informasi Provinsi Banten untuk melakukan penilaian terkait keterbukaan informasi publik di Kota Cilegon. Semua dokumen yang dibutuhkan sudah kita siapkan. Mudah-mudahan dapat memenuhi semua kebutuhan proses penilaian,” tuturnya.
Yogi berharap hasil penilaian tahun ini dapat menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia juga mengapresiasi kerja seluruh jajaran PPID Kota Cilegon yang telah mempersiapkan dokumen dan kebutuhan penilaian.
“Tahun ini kita sudah melakukan yang terbaik dan mudah-mudahan hasilnya pun terbaik, setidaknya bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim PPID Kota Cilegon yang telah bekerja keras mempersiapkan serta melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk proses penilaian tersebut,” pungkasnya.
