SERANG, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membahas hasil survei 28 lokasi rencana pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi H, di Ruang Rapat Setda Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (29/8/2025).
“Tim monitoring dari Kemendagri dan Kementerian PU baru saja memaparkan laporan hasil survei lahan pembangunan dapur SPPG di Provinsi Banten,” ujar Deden.
Menurutnya, dari total 28 lokasi yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota, hampir 50 persen belum memenuhi persyaratan. Beberapa di antaranya terkendala luas lahan yang tidak mencukupi serta akses jalan yang belum memadai.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk melengkapi persyaratan agar pembangunan dapur gizi ini bisa segera terealisasi,” tegas Deden.
Sementara itu, Gutmen Nainggolan, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI yang turut hadir dalam rapat, menjelaskan bahwa survei lokasi telah mengklasifikasikan titik pembangunan ke dalam tiga kategori: memenuhi syarat, perlu perbaikan, dan tidak memenuhi syarat.
“Rencananya dapur SPPG ini ditargetkan terbangun pada tahun 2025. Ruang waktunya memang terbatas, namun teknis pembangunan sepenuhnya ditangani Kementerian PU,” ungkap Gutmen.
Ia menegaskan, pembangunan dapur SPPG sangat penting untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat, sehingga dukungan dari pemerintah daerah menjadi kunci percepatan realisasi.
Pertemuan ini juga dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pembangunan dapur gizi tersebut.
