CILEGON, RUBRIKBANTEN — Pemerintah Kota Cilegon resmi mengawali langkah strategis dengan menyinkronkan program Corporate Social Responsibility (CSR) industri dengan program pembangunan daerah tahun 2025. Langkah ini ditegaskan sebagai jawaban atas keterbatasan anggaran pemerintah daerah di tengah tuntutan penyelesaian target pembangunan yang terus berjalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Achmad Jubaedi, menegaskan bahwa sinkronisasi CSR dilakukan untuk membangun kesepahaman antara pemerintah daerah dan dunia usaha terkait prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Cilegon 2024–2029.
“Tidak mungkin seluruh target pembangunan hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karena itu, semangat yang dibangun adalah collaborative government, di mana industri ikut berperan aktif dalam pencapaian sasaran pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, upaya kolaborasi ini menjadi semakin krusial seiring menurunnya transfer keuangan dari pusat, sementara target pembangunan tetap harus dituntaskan. Oleh sebab itu, sinkronisasi program CSR mulai diinisiasi sejak akhir 2025 agar selaras dengan rencana CSR perusahaan pada tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Pemkot Cilegon memaparkan berbagai sasaran program pembangunan di tingkat kecamatan, di antaranya pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, lingkungan, rumah tidak layak huni (RTLH), ruang terbuka hijau (RTH), serta penerangan jalan umum (PJU) lingkungan.
Salah satu target besar yang disampaikan adalah penanganan 2.100 RTLH hingga akhir 2029. Target tersebut dibagi rata sekitar 525 rumah per tahun, yang nantinya dikerjakan secara kolaboratif oleh pemerintah daerah, dunia industri, Baznas, dan lembaga filantropi lainnya.
“Inilah esensi sinkronisasi program. Kita bagi peran secara jelas, siapa mengerjakan apa,” tegasnya.
Achmad juga menegaskan bahwa branding perusahaan diperbolehkan melekat pada program CSR, baik berupa infrastruktur maupun bantuan pendidikan. Namun, Forum CSR bukanlah wadah pengumpulan dana.
“Perusahaan langsung mengerjakan programnya. Hasilnya kemudian diserahterimakan kepada masyarakat atau pemerintah daerah, tergantung jenis kegiatannya,” jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan teknis, pemerintah daerah telah menyiapkan spesifikasi program. Misalnya di sektor perumahan, Dinas Perkim telah menyiapkan standar rumah dan estimasi biaya, sehingga perusahaan tinggal memilih jumlah dan lokasi sasaran yang akan dikerjakan.
Forum CSR sendiri nantinya akan berada di bawah koordinasi Dinas Sosial, sementara Bappedalitbang berperan memfasilitasi sasaran program yang telah tertuang dalam RKPD. Forum ini juga akan menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi, guna memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan hasil program CSR.
“Tidak ada paksaan bagi perusahaan. Ini murni kolaborasi. Tapi ke depan harus ada pencatatan, pengawasan, dan evaluasi agar hasilnya terjaga,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab menciptakan iklim usaha yang kondusif, stabilitas daerah, dan kemudahan berusaha, sebagai bagian dari timbal balik kolaborasi.
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 100 perusahaan industri diundang, meskipun yang hadir sekitar 40 perusahaan. Namun demikian, Pemkot Cilegon menilai kehadiran tersebut sebagai langkah awal yang positif untuk memperkuat sinergi pembangunan ke depan.
“Data sasaran program sudah jelas, termasuk lokasi di delapan kecamatan. Tinggal perusahaan memilih program yang akan dilaksanakan,” pungkasnya.
