RUBRIKBANTEN – Pemerintah mempercepat upaya mengatasi kepadatan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Langkah tersebut menjadi hasil pertemuan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (15/7).
Dalam pertemuan itu, pemerintah menyepakati sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan sekaligus menjaga kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat di jalur utama penghubung Pulau Jawa dan Bali.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai solusi yang akan dilaksanakan secara bertahap. Upaya tersebut meliputi pembangunan dan optimalisasi dermaga, peningkatan kapasitas dermaga yang sudah ada, pengoperasian kapal berukuran lebih besar, hingga pemanfaatan pelabuhan pendukung seperti Jangkar, Tanjungwangi, dan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali Utara sebagai jalur alternatif pada periode puncak.
“Kepadatan kini tidak hanya terjadi saat musim libur, tetapi juga pada hari-hari biasa. Karena itu, kapasitas layanan harus segera ditingkatkan,” ujar Dudy.
Selain itu, Menhub meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) segera mengoperasikan kapal berkapasitas lebih besar di lintasan Ketapang–Gilimanuk agar mampu mengangkut lebih banyak kendaraan dan penumpang dalam setiap perjalanan sehingga waktu tunggu dapat ditekan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menilai pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat konektivitas transportasi nasional.
“Pertemuan ini membahas banyak agenda strategis dan menjadi langkah bersama untuk menghadirkan solusi yang lebih komprehensif bagi masyarakat,” kata Khofifah.
Menindaklanjuti arahan pemerintah, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan akan mempercepat berbagai langkah operasional dan pengembangan infrastruktur sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan di lintasan tersebut.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, KSOP, kepolisian, Gapasdap, INFA, serta asosiasi angkutan logistik agar penanganan dilakukan secara terpadu.
“Kami memahami dampak yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha akibat kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk. Karena itu, kami tidak hanya fokus pada penanganan operasional harian, tetapi juga mempercepat penyelesaian akar persoalan melalui penguatan kapasitas layanan dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Heru.
Di sisi operasional, ASDP mengoptimalkan pola operasi kapal, memaksimalkan kapasitas armada, menyiapkan kantong parkir tambahan bagi kendaraan logistik agar antrean tidak meluas ke jalan nasional, serta mengimbau pengguna jasa membeli tiket lebih awal melalui aplikasi Ferizy guna mengatur distribusi kedatangan kendaraan ke pelabuhan.
Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur, ASDP juga akan meningkatkan kapasitas Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk melalui pembangunan bertahap tiga pasang movable bridge di Dermaga 1, 2, dan 3 dengan kapasitas 50 ton yang ditargetkan rampung pada 2029. Selain itu, pembangunan akses penghubung Ketapang–Bulusan juga dipercepat untuk memperlancar arus kendaraan menuju pelabuhan.
Heru menegaskan, ASDP berkomitmen menjalankan arahan pemerintah guna menghadirkan layanan penyeberangan yang lebih andal, aman, dan mampu mengakomodasi pertumbuhan mobilitas masyarakat serta distribusi logistik nasional secara berkelanjutan.
