CILEGON, RUBRIKBANTEN – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Cilegon bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon segera melakukan tes urine secara menyeluruh terhadap aparatur sipil negara (ASN), menyusul penangkapan oknum ASN di Satpol PP yang diduga terlibat peredaran narkoba seberat 70 gram.
Presidium MD KAHMI Cilegon, Ari Muhammad, menegaskan bahwa langkah tegas harus segera diambil untuk menjaga integritas pemerintahan. Ia mendorong pelaksanaan tes urine tidak hanya bagi ASN di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga menjangkau lembaga legislatif.
“Semua harus menjalani tes urine, termasuk DPRD. Ini penting untuk memastikan pemerintahan benar-benar bersih dari narkoba,” tegasnya.
Ari mengungkapkan, dalam satu bulan terakhir telah terjadi dua kasus yang menyeret aparatur pemerintahan di Cilegon terkait narkotika. Hal ini dinilai sebagai alarm serius bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memperketat pengawasan serta menerapkan sanksi tegas.
“Kita tidak bisa bicara penegakan jika di dalam tubuh pemerintahan sendiri masih ada yang terlibat. Harus ada ketegasan dan pembinaan yang maksimal,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, Tb. Rizki Andika, juga mendesak Pemkot Cilegon, khususnya BKPSDM, agar segera mengambil langkah konkret dan transparan melalui tes urine massal.
“Lakukan tes urin massal tanpa pandang jabatan. Ini bukan lagi soal pencitraan, tetapi soal menyelamatkan marwah pemerintahan. Jika tidak ada langkah berani, maka publik berhak curiga bahwa ada pembiaran sistemik,” ujarnya.
Ia menilai kasus ini menjadi alarm keras atas lemahnya sistem pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembenahan harus dilakukan secara serius, bukan sekadar respons sesaat.
“Jika hari ini ASN bisa menjadi bagian dari jaringan peredaran narkoba, maka ini adalah krisis serius dalam birokrasi. Pemerintah tidak boleh menutup mata. Bersihkan secara total atau bersiap kehilangan kepercayaan publik,” tutupnya.
