SERANG, RUBRIKBANTEN – Masalah klasik pertanian kembali jadi sorotan: air tak mengalir, hasil panen melorot. Menjawab kegelisahan ini, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten menggelar Diskusi Publik Terfokus membahas Layanan Irigasi Pertanian dan Jalan Usaha Tani (JUT), Rabu (2/7) di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang.
Gubernur Banten Andra Soni membuka langsung diskusi tersebut dan menekankan pentingnya manajemen air sebagai penopang utama ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan dimulai dengan kemampuan mengelola air dengan baik. Saat ini saya berupaya menjamin ketersediaan air untuk pertanian sepanjang musim di Banten,” tegasnya.
Andra berharap diskusi ini bisa menjadi momentum strategis untuk menyusun langkah nyata dalam peningkatan sistem irigasi yang selama ini tersedia namun belum optimal penggunaannya. “Kita butuh kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ombudsman RI Tegas: Revitalisasi Irigasi Bukan Pilihan, Tapi Kebutuhan
Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengingatkan bahwa lembaganya akan terus mengawasi jalannya kebijakan yang dibuat pemerintah, termasuk dalam sektor ketahanan pangan.
“Fokus utama dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan itu sendiri,” katanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kata Yeka, sekitar 70–80 persen jaringan irigasi di Indonesia rusak. “Revitalisasi irigasi bukan hanya meningkatkan hasil, tapi juga menambah intensitas tanam,” tegasnya.
Yeka juga menyebut bahwa tahun ini ada sinyal positif dari data statistik bahwa produksi pangan nasional akan mengalami kenaikan. Stok beras di Bulog juga dalam kondisi aman.
Dinas Pertanian Akui: Hasil Naik Saat Air Tersedia
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauhid, membenarkan bahwa air merupakan kunci utama suksesnya pertanian.
“Produksi pertanian Banten tahun 2024 meningkat 61 persen, salah satunya karena ketersediaan air yang mencukupi,” ungkapnya.
Namun, Agus mengeluhkan bahwa petani sering ditinggalkan saat panen. “Modal tani mahal, dari lahan, benih, pupuk, hingga air. Tapi ketika panen, pemerintah tidak hadir. Akhirnya, hasil panen lebih banyak dinikmati pihak lain, bukan petani,” ujarnya.
Ombudsman Banten Soroti Minimnya Aduan, Tapi Banyak Masalah
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menyebut diskusi ini penting karena meski laporan terkait pertanian minim, masalah di lapangan justru banyak.
“Kami temukan banyak aliran irigasi tidak optimal, bahkan ada yang posisinya lebih tinggi dari sawah. Infrastruktur pertanian seperti JUT juga minim, ini menurunkan daya saing petani,” bebernya.
Fadli mendorong petani dan stakeholder pertanian untuk memanfaatkan peran Ombudsman dalam mengawal dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul, terutama yang berkaitan dengan koordinasi antarlembaga.
Tuntutan Petani: Jangan Hanya Diskusi, Tapi Aksi Nyata!
Dalam forum tersebut, HKTI dan Pemuda Tani Banten menegaskan pentingnya aksi konkret. Mereka berharap komitmen pemerintah dalam membenahi irigasi dan jalan usaha tani bisa segera direalisasikan guna menekan biaya produksi serta meningkatkan produktivitas.
Diskusi ini menjadi sinyal kuat bahwa pertanian bukan hanya urusan petani, tapi pekerjaan bersama seluruh elemen bangsa. Jika air terus mengalir dan kebijakan benar-benar menyentuh akar rumput, bukan tak mungkin Banten bisa jadi lumbung pangan yang berdaya saing.
