CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersiap memperketat pengawasan jalur logistik tambang yang melintas di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kendaraan angkutan tambang yang melanggar aturan, khususnya terkait kelebihan muatan atau over tonase.
Pengawasan dilakukan sebagai upaya preventif menyusul maraknya aktivitas tambang di wilayah Kabupaten Serang, yang jalur distribusi logistiknya kerap melewati jalan-jalan Kota Cilegon. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan sekaligus mempercepat kerusakan infrastruktur.
Kepala Dishub Kota Cilegon, Heri Suheri, menegaskan bahwa jalur logistik tambang selama ini menjadi salah satu titik rawan pelanggaran lalu lintas, terutama pada jam operasional tertentu.
“Karena itu, kami akan melakukan pengawasan secara rutin dan terkoordinasi terhadap kendaraan angkutan hasil tambang yang melintas, baik di ruas jalan utama maupun jalur alternatif,” ujarnya, Rabu (21/1/2026).
Selain pemeriksaan muatan, petugas juga akan mengecek kelengkapan administrasi kendaraan serta kepatuhan terhadap jam operasional yang telah ditetapkan. Menurut Heri, penertiban ini bukan bertujuan menghambat kegiatan usaha, melainkan memastikan seluruh aktivitas angkutan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.
Dishub Kota Cilegon juga langsung bergerak cepat melakukan sinkronisasi di lapangan dengan menggandeng Satlantas, Satpol PP, serta Dishub Kabupaten Serang untuk memetakan wilayah-wilayah terdampak jalur logistik tambang.
Tak hanya pengawasan, pemerintah turut menyiapkan langkah optimalisasi jalur untuk mengurai beban kendaraan. Fokus pengawasan tidak terpaku pada satu titik, melainkan menyisir jalur-jalur potensial lainnya agar arus logistik tidak menumpuk di wilayah Cilegon.
“Kita usahakan arusnya lebih optimal, sesuai arahan pimpinan, agar distribusi bisa lebih aman dan efisien melalui jalur alternatif,” tambah Heri.
Sementara itu, terkait aktivitas tambang di wilayah perbatasan, Pemerintah Kota Cilegon memastikan koordinasi lintas daerah akan terus diperkuat melalui forum Forkopimda. Hal ini dilakukan agar pengelola tambang di wilayah tetangga bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lingkungan dan menggunakan jalur distribusi di wilayah masing-masing.
Plt Sekda Kota Cilegon, Aziz Setia Ade, menegaskan bahwa pengawasan ketat merupakan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan publik.
“Fokus utama kami adalah menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi infrastruktur yang telah dibangun. Pengawasan akan terus dilakukan demi kenyamanan dan keamanan masyarakat Kota Cilegon,” tegasnya.
