SERANG, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menampung aspirasi para pengemudi angkutan kota yang tergabung dalam Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas (Palima–Cinangka), Rabu (15/10/2025). Dialog terbuka tersebut berlangsung di Gerbang Utama Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, dan menjadi wadah komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan para pelaku transportasi konvensional.
Pertemuan ini digelar menyusul pelaksanaan program Trans Banten Koridor 3 rute Pakupatan–Sindangsari, yang tengah diuji coba oleh Pemprov Banten sebagai bagian dari pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi di wilayah Banten.
Dalam dialog tersebut, para sopir angkot menyampaikan sejumlah aspirasi, di antaranya permintaan evaluasi trayek dan jam operasional Trans Banten, serta harapan agar dapat bertemu langsung dengan Gubernur Banten untuk membahas dampak kebijakan tersebut.
Menanggapi hal itu, Kepala Dishub Provinsi Banten, Tri Nurtopo, menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan dari komunitas angkutan. Ia menjelaskan, peluncuran Trans Banten didasarkan pada hasil kajian mendalam terkait kebutuhan transportasi masyarakat, khususnya di daerah yang belum terlayani oleh angkutan umum reguler.
“Rute Pakupatan–Untirta Sindangsari ini kami uji coba karena dari Sindangheula ke Palima tidak ada angkutan yang beroperasi. Uji coba ini penting agar pemerintah memperoleh data lapangan dan masukan dari masyarakat, termasuk para pengemudi angkot,” ujar Tri.
Tri menambahkan, Pemprov Banten siap melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya dalam hal waktu operasional dan penyesuaian trayek, agar kebijakan berjalan seimbang tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang berat bagi pengemudi angkot.
“Kami sepakat untuk melakukan evaluasi. Namun tidak ada kebijakan penutupan. Operasional Trans Banten akan tetap berjalan dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tri menekankan bahwa kehadiran Trans Banten merupakan bagian dari visi pemerintah untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, tanpa menghapus peran penting angkutan konvensional yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas warga.
“Kami ingin menghadirkan sistem transportasi yang adil dan berpihak kepada masyarakat, tanpa meniadakan peran para pengemudi angkot yang sudah lama melayani warga,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas, Gery Wijaya, menyampaikan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai, bukan penolakan terhadap Trans Banten.
“Kami mendukung peningkatan transportasi publik di Banten, tapi kami juga ingin agar para sopir angkot tidak tersisih. Harapannya, pemerintah hadir dengan kebijakan yang adil bagi semua pihak,” kata Gery.
Ia menambahkan bahwa komunitas angkot tengah menyiapkan kajian dan usulan solusi agar kebijakan Trans Banten bisa berjalan berimbang dan saling menguntungkan.
Aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di depan gerbang utama KP3B itu berjalan tertib, kondusif, dan berakhir dengan kesepakatan bersama untuk melanjutkan komunikasi resmi antara Dishub Banten dan perwakilan komunitas angkot.
