SERANG, RUBRIKBANTEN – Serikat Mahasiswa Banten Melawan (SEMBAWAN) menggelar diskusi, rekonsiliasi, dan konsolidasi untuk membahas polemik pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, yang mencakup wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Acara ini berlangsung pada Jumat, 10 Januari 2025, di Caffe Ladeugh Palima. Dalam diskusi tersebut, SEMBAWAN secara tegas menyatakan penolakan terhadap proyek tersebut, dengan menyoroti ketidakadilan dalam proses pembebasan lahan.
Koordinator SEMBAWAN, Wildan, mengungkapkan bahwa pembangunan PIK 2 telah menjadi isu serius, terutama terkait dampak negatifnya bagi masyarakat setempat. “Proses pembebasan lahan dipenuhi intimidasi, ancaman, hingga manipulasi harga. Banyak warga kehilangan tanah mereka dengan cara yang merugikan,” ujar Wildan.
Menurut SEMBAWAN, proyek ini lebih memprioritaskan keuntungan segelintir pihak dibanding kesejahteraan sosial masyarakat. Wildan menyoroti bahwa banyak warga yang bergantung pada tanah mereka terpaksa menyerah akibat tekanan dari pihak tertentu. “Pembangunan seharusnya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, bukan menghancurkan tatanan sosial atau memperlebar kesenjangan,” tegasnya.
Dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan proyek ini juga menjadi perhatian. Wildan menekankan bahwa nelayan, petani, dan penambak di wilayah utara Kabupaten Serang adalah kelompok yang paling terdampak. “Kami telah mengkaji persoalan ini secara mendalam. Pembangunan PIK 2 mengancam mata pencaharian mereka,” katanya.
SEMBAWAN mendesak pemerintah dan pengembang untuk mengevaluasi proyek tersebut. Mereka menuntut pembebasan lahan dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan ganti rugi yang layak kepada masyarakat terdampak.
“Kami akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan ini. Pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat harus menjadi prioritas, bukan sekadar menguntungkan pihak tertentu,” tutup Wildan.
Proyek PIK 2 terus menuai kontroversi di tengah masyarakat. Berbagai elemen, termasuk mahasiswa, berkomitmen untuk mengawasi jalannya pembangunan demi keadilan sosial bagi semua pihak yang terdampak. (Har/RB)
