CILEGON, RUBRIKBANTEN – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Cilegon menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Rabu (8/1/2025), sebagai bentuk protes atas defisit anggaran sebesar Rp 100 miliar yang berdampak luas pada masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, Artanto Ade Putra, menyebut situasi ini sebagai keadaan yang sangat miris dan merugikan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa defisit anggaran tersebut menyebabkan tertundanya pembayaran insentif sebesar Rp 8,2 miliar untuk guru madrasah, guru ngaji, dan guru TPQ. Selain itu, kader Cilegon Mandiri turut dirugikan dengan insentif Rp 1,5 miliar yang belum dibayarkan, serta Ketua RT dan RW yang kehilangan haknya sebesar Rp 270 juta.
“Kami merasa perlu membela hak-hak mereka dan menuntut pemerintah agar segera memenuhi kewajibannya,” ujar Artanto.
Ia juga menegaskan bahwa GMNI Kota Cilegon menilai kepemimpinan Wali Kota Helldy Agustian dan Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta telah gagal menjelang akhir masa jabatan mereka.
Ketua DPC GMNI Kota Cilegon, Ihwan Muslim, menyesalkan kejadian ini, yang menurutnya mencoreng citra Kota Cilegon.
“Dengan pendapatan daerah yang besar, Cilegon seharusnya mampu menghindari defisit hingga telat bayar. Ini menjadi aib sekaligus sejarah yang memalukan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak muncul dugaan korupsi terkait kasus ini.
Dalam aksi tersebut, Pemkot Cilegon akhirnya menandatangani nota kesepakatan untuk segera membayar hak-hak yang tertunda. GMNI juga mendesak Pemkot untuk membuat permohonan maaf resmi kepada masyarakat dan meminta agar sanksi administratif diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pemkot Cilegon wajib menjaga keseimbangan anggaran dan memenuhi kewajiban keuangan mereka. Jika tidak, maka sanksi harus diberlakukan sesuai aturan yang ada,” tegas Ihwan.
Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah agar lebih bijak dalam mengelola keuangan daerah dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat.
