CILEGON, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Kota Cilegon tengah menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah adanya kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani, saat dikonfirmasi terkait potongan anggaran tersebut.
Menurut Dana, pemotongan anggaran dilakukan secara global dan mencakup berbagai sumber pendanaan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Itu global. Nantikan ada DAU, ada DAK dan secara global potongannya sebesar itu,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi tersebut juga telah diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di mana terdapat arahan mengenai sektor-sektor yang terkena dampak pemangkasan, termasuk pendidikan dan infrastruktur.
“Di SK Kemenkeu-nya ada efisiensinya. Termasuk infrastruktur dan pendidikan. Tapi nantikan kita lihat ricianya. Globalnya kurang lebih seperti itu,” ujarnya.
Meski belum merinci angka pasti besaran pemotongan per sektor, Dana memastikan bahwa pihaknya akan segera melakukan penyesuaian terhadap struktur anggaran daerah agar program prioritas Pemkot Cilegon tetap berjalan.
Langkah efisiensi ini diharapkan tidak menghambat pelaksanaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Kota Cilegon.
