SERANG, RUBRIKBANTEN – Provinsi Banten akan menjadi tuan rumah peluncuran Gerakan Lansia Berdaya, yang direncanakan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Februari 2025. Penunjukan ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A. Damenta, saat menerima kunjungan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Budi Setiyono, beserta jajarannya di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin malam (20/1/2025).
A. Damenta menyatakan kesiapan penuh Provinsi Banten untuk menyukseskan acara tersebut, termasuk koordinasi dengan berbagai pihak terkait. “Kami sangat siap dan mendukung program ini. Segala kebutuhan dan persiapan sudah kami rencanakan dengan matang, termasuk kunjungan presiden nanti,” ungkapnya.
A. Damenta juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Banten kerap dikunjungi pejabat pemerintah pusat. Dari kunjungan Kemenko Pangan, para menteri terkait swasembada pangan, hingga kunjungan istri-istri Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Selvi Ananda Gibran, semuanya berjalan lancar dan sukses.
Rangkaian acara peluncuran Gerakan Lansia Berdaya ini direncanakan dihadiri sekitar 5.000 lansia dari berbagai kalangan, termasuk petani, nelayan, serta lansia dari kelompok disabilitas. “Kami mendukung penuh agar para lansia dapat terus berdaya dan menjadi bagian penting dalam masyarakat,” ujar A. Damenta.
Sekretaris Kemendukbangga, Budi Setiyono, menjelaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi fenomena aging population, di mana jumlah penduduk lansia terus meningkat. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa berdampak pada produktivitas masyarakat hingga berkurangnya angkatan kerja.
“Untuk menjawab tantangan ini, kami meluncurkan berbagai program, termasuk kartu lansia yang mencakup layanan pendidikan, wisata, kesehatan, transportasi umum, hingga alat bantu lansia,” jelas Budi.
Ia juga menyebut Jepang dan Korea Selatan sebagai contoh negara dengan tingkat kematian lansia akibat kesepian yang tinggi, yang diharapkan tidak terjadi di Indonesia.
“Negara harus hadir dan berperan aktif dalam memastikan lansia tetap memiliki tempat dan peran di masyarakat,” tutupnya. (Red)
