JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menegaskan penguatan competitive intelligence harus menjadi agenda prioritas dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di tengah derasnya arus informasi digital serta meningkatnya kritik publik terhadap tata kelola perusahaan, reputasi BUMN dinilai menjadi penentu utama keberlanjutan bisnis sekaligus legitimasi sosial sebagai pengelola aset negara.
“Reputasi BUMN adalah cermin kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika reputasi terganggu, dampaknya bisa meluas pada kepercayaan investor, stabilitas pasar, hingga legitimasi sosial perusahaan. Karena itu, BUMN harus memiliki sistem competitive intelligence yang mampu membaca sentimen publik secara cepat dan akurat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat memberikan sambutan pada Sidang Promosi Doktor Ilmu Manajemen Saut Situmorang di Universitas Persada Indonesia Y.A.I.. Dalam sidang tersebut, Saut Situmorang berhasil mempertahankan disertasi berjudul *“Pengaruh Competitive Intelligence, Organisasi Pembelajaran dan Kompetensi Terhadap Komitmen Organisasional dan Implikasinya Pada Kinerja Karyawan PT Telkom”* dengan predikat sangat memuaskan.
Sejumlah tokoh nasional turut hadir, di antaranya mantan Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, serta mantan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Laode Muhammad Syarif.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 itu menyoroti reputasi BUMN yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menjadi sorotan publik. Kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang di Pertamina yang ditaksir merugikan negara hingga Rp285 triliun disebutnya sebagai pelajaran mahal tentang dampak krisis tata kelola terhadap persepsi publik.
“Kasus-kasus besar ini harus menjadi peringatan keras. Jangan menunggu krisis membesar baru bergerak. Dengan competitive intelligence, perusahaan bisa mendeteksi potensi isu sejak dini, memahami pola pemberitaan, serta menyiapkan respons berbasis data sebelum opini publik terbentuk liar,” tegasnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia tersebut, competitive intelligence di lingkungan BUMN tidak sebatas memantau pesaing bisnis. Lebih dari itu, mencakup pemetaan risiko reputasi, analisis persepsi publik, serta pengukuran efektivitas komunikasi perusahaan.
Ia mengutip survei PERHUMAS Indicators yang menunjukkan tingkat inovasi BUMN dinilai publik masih berada di bawah sektor swasta, yakni sekitar 69 persen berbanding 75,5 persen. Angka tersebut, kata Bamsoet, menjadi sinyal kuat perlunya perbaikan serius dalam membangun citra BUMN sebagai korporasi yang adaptif dan modern.
“Reputasi tidak dibangun secara instan. Ia tumbuh dari konsistensi tata kelola, transparansi, dan keberanian membuka data kepada publik. Competitive intelligence harus menjadi fondasi manajemen risiko reputasi di setiap BUMN,” ujarnya.
Bamsoet menambahkan, transformasi digital BUMN harus berjalan beriringan dengan transformasi komunikasi publik. Di era ketika lebih dari 210 juta penduduk Indonesia telah terhubung ke internet dan media sosial menjadi ruang utama pembentukan opini, setiap kebijakan korporasi akan langsung diuji publik.
“BUMN mengelola aset rakyat dan memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, membangun reputasi melalui pendekatan yang terukur dan berbasis data adalah keharusan. Dengan competitive intelligence yang kuat, BUMN akan lebih tangguh menghadapi krisis dan semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Bamsoet.
