SERANG, RUBRIKBANTEN – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (DPP APDESI) memberikan Piagam Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2026. Penghargaan prestisius ini diberikan kepada Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah atas kontribusi besarnya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa serta percepatan pembangunan desa di wilayah Kabupaten Serang.
Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, kepada Bupati Serang yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, melalui Asisten Daerah (Asda) II Bidang Administrasi Pembangunan, Febriyanto.
Penyerahan berlangsung dalam rangkaian Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP APDESI Periode 2026–2031 yang digelar di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Jakarta, Senin (16/2/2026).
Kepala DPMD Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Pemkab Serang. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa yang terus terjalin kuat.
“Kehadiran kami bersama Asda II dan para kepala desa menunjukkan komitmen Pemkab Serang untuk terus berjalan seiring dengan desa. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk semakin memperkuat sinergi demi mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera,” ungkap Rudy.
Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa penghargaan nasional ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Serang dalam menjadikan desa sebagai prioritas utama pembangunan.
“Kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa diharapkan mampu mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional,” tuturnya.
Rakernas APDESI 2026 sendiri dihadiri jajaran pengurus pusat APDESI, perwakilan pemerintah pusat dan daerah, serta kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia. Forum ini tidak hanya melantik pengurus DPP APDESI periode 2026–2031, tetapi juga membahas isu strategis terkait penguatan tata kelola desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, hingga pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.
Ketua Umum DPP APDESI Periode 2026–2031, Junaedh Mulyono, menegaskan bahwa kemajuan desa tidak dapat dipisahkan dari dukungan aktif pemerintah daerah.
“Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Ketika pemerintah daerah memberikan dukungan yang konsisten, desa akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Rakernas APDESI Tahun 2026 mengusung tema “Konsolidasi APDESI dalam Sinergi Asta Cita dan Panca Nusantara”, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat demi menyukseskan agenda pembangunan nasional dari desa.
Penguatan desa juga semakin diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang memberikan ruang lebih luas bagi desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.
