TANGERANG, RUBRIKBANTEN — Pemerintah pusat menunjukkan langkah tegas dalam memulihkan roda pemerintahan pascabencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggandeng Lion Group untuk memberangkatkan 1.132 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak, Sabtu (3/1/2026).
Para praja yang terdiri dari 863 praja IPDN dan ratusan ASN Kemendagri diberangkatkan dalam tiga kloter menggunakan pesawat Lion Air tanpa biaya, sebagai bentuk kolaborasi nyata negara dan dunia usaha dalam misi kemanusiaan. Penugasan berlangsung selama satu bulan, mulai 3 Januari hingga 3 Februari 2026.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara langsung melepas keberangkatan di Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Ia menegaskan agar para praja bekerja profesional, menjaga etika, dan tidak membebani masyarakat korban bencana.
“Kantor pemerintahan adalah jantung pemulihan. Jika kantor hidup, maka perintah, otoritas, dan pelayanan publik akan kembali berjalan,” tegas Tito.
Penugasan praja IPDN difokuskan pada pembersihan dan pengaktifan kembali kantor Bupati serta perangkat daerah yang lumpuh akibat banjir, sebagai langkah awal mempercepat pemulihan fungsi pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang.
Mendagri menilai langkah ini merupakan bagian dari strategi Kemendagri untuk memastikan pelayanan publik tidak terhenti terlalu lama akibat bencana alam. Ia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Lion Group atas dukungan penuh dalam penyediaan transportasi udara gratis.
Presiden Direktur Lion Group Daniel Putut Kuncoro Adi menegaskan komitmen perusahaannya dalam mendukung misi kemanusiaan nasional. Ia menyebut Lion Group telah berulang kali terlibat dalam penanganan bencana, termasuk sejak tsunami Aceh 2004.
“Seluruh penerbangan praja IPDN ke Aceh Tamiang kami tanggung sepenuhnya. Ini bentuk kontribusi nyata kami kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.
Turut hadir dalam pelepasan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Akhmad Wiyagus, serta jajaran pejabat Kemendagri dan otoritas Bandara Soekarno-Hatta.
