RUBRIKBANTEN – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta, menyatakan bahwa melalui metode assessment center, Pemerintah Provinsi Banten kini mempersiapkan talenta-talenta potensial untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi sistem merit bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Penilaian kompetensi melalui assessment center ini merupakan persiapan menuju peluncuran manajemen talenta yang akan dilakukan bersama BKN RI pada 5 Februari mendatang. Langkah ini tidak hanya mendukung target kinerja saya, tetapi juga menghasilkan talenta kompeten untuk kemajuan Provinsi Banten,” ujar Damenta usai meninjau proses penilaian kompetensi JPT Pratama di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Bandung, Kamis (23/1/2025).
Menurut Damenta, sebanyak 30 peserta JPT Pratama mengikuti penilaian kompetensi selama tiga hari. Selain itu, 2.091 ASN golongan III.d hingga IV.d juga mengikuti mekanisme serupa hingga 7 Februari mendatang.
“Pelantikannya akan dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Kami mempersiapkan semua proses dengan efektif agar hasilnya maksimal,” tambah Damenta.
Asesor Utama BKN RI, Dwi Atmaji, mengungkapkan bahwa metode assessment center menghasilkan validasi yang tinggi dan sulit direkayasa. “Kami menggunakan tiga simulasi dengan multi tools dan multi asesor. Hasilnya objektif dan kredibel untuk pemetaan talenta peserta,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional III BKN RI, Wahyu, menegaskan bahwa Banten menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan manajemen talenta untuk mengisi jabatan tanpa lagi bergantung pada sistem lelang terbuka (open bidding).
“Penilaian kompetensi ini melibatkan enam asesor, satu tester, dan satu admin/operator dari BKN RI. Hasilnya akan digunakan untuk membangun database nasional bagi pengisian jabatan ASN di seluruh instansi pemerintah,” terang Wahyu.
Manajemen talenta ini diharapkan menjadi langkah besar dalam reformasi birokrasi, meningkatkan kredibilitas, dan efisiensi sistem pengisian jabatan di instansi pemerintahan. (Red)
