SERANG, RUBRIKBANTEN –Wakil Gubernur (Wagub) Banten A Dimyati Natakusuma mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh pemangku kebijakan dan stakeholder pembangunan di Banten. Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan yang terukur, terencana, dan bebas dari praktik “pesanan proyek” dalam pelaksanaan program pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Dimyati seusai memberikan arahan dalam kegiatan Pra Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2026 yang digelar di aula Bappeda Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (28/4/2025).
“Percepatan pembangunan itu penting, tapi harus tetap terukur dan terencana dengan baik,” tegasnya.
Dimyati juga menekankan bahwa semua tahapan perencanaan harus selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD), agar pembangunan berjalan berkesinambungan dari pusat hingga ke desa.
“Kalau sudah selaras, kita enak menjalankannya. Karena semuanya nyambung dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dalam kepemimpinannya bersama Gubernur Banten Andra Soni, tidak boleh ada lagi praktik “main-main” dalam program pembangunan. “Semua harus berdasarkan hasil Musrenbang, tidak boleh ada program pesanan. Kalau ada yang coba-coba, kami akan tindak tegas,” tandasnya.
Ia juga membuka ruang pengawasan dari publik. “Semua harus terbuka dan transparan. Masyarakat boleh mengawasi,” pungkasnya.
Kegiatan Pra Musrenbang ini menjadi salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten. Kegiatan tersebut mencakup penyampaian teknis, kerangka penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja, hingga pembahasan mendalam di empat desk tematik.
Kepala Bidang Perencanaan, Data, dan Sistem Informasi Pembangunan Bappeda Provinsi Banten, Zaenal Mutaqin, menjelaskan bahwa desk tematik ini meliputi isu-isu strategis seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi.
“Kegiatan ini dirancang agar setiap desk menghasilkan program yang mendukung trisula pembangunan Presiden Prabowo Subianto serta visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten,” jelasnya.
Dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, Pemprov Banten berharap pembangunan ke depan bisa lebih terfokus, berdaya guna, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. (*)
