CILEGON, RUBRIKBANTEN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengimbau seluruh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Kota Cilegon, untuk tidak melakukan penambahan tenaga honorer pada tahun 2025. Keputusan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mereformasi sistem kepegawaian di daerah.
“Di setiap daerah, tenaga honorer bisa mencapai ribuan. Semua ini sudah ada sistemnya, termasuk apakah mereka sudah terdaftar atau belum. Nantinya, tenaga honorer yang ada akan didata secara menyeluruh dan diintegrasikan ke dalam sistem kepegawaian yang baru,” ujar Bima Arya dalam pernyataannya.
Langkah ini diambil untuk memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan. Selain itu, pendataan ulang akan menjadi landasan untuk menentukan masa depan tenaga honorer, apakah dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau jalur lain yang sesuai dengan kebutuhan.
Bima Arya menegaskan bahwa penambahan tenaga honorer di 2025 tidak akan diperbolehkan. Pemerintah daerah diminta fokus pada optimalisasi tenaga yang sudah ada dan memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik demi meningkatkan kualitas layanan publik,” tambahnya.
Keputusan ini tentu memunculkan tantangan bagi daerah, terutama yang selama ini mengandalkan tenaga honorer dalam operasionalnya. Namun, pemerintah pusat optimis bahwa reformasi ini akan membawa perubahan yang positif dalam sistem kepegawaian Indonesia. (Har/RB)
