CILEGON, RUBRIKBANTEN – Ribuan pensiunan Krakatau Steel yang tergabung dalam Perjuangan Komunikasi Pensiunan Kastil (PKPK) kembali meluapkan kekecewaan mereka atas mandeknya kenaikan dana pensiun yang seharusnya naik 5 persen setiap tahun.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung di hadapan para anggota legislatif dari tingkat Kota hingga Pusat dalam acara Konsolidasi dan Pemantapan PKPK di Kota Cilegon, Kamis (12/2/2026).
Ketua Panitia kegiatan, Dedi Juanda, menegaskan bahwa sejak awal pendirian dana pensiun, para pensiunan semestinya mendapatkan penyesuaian manfaat tahunan sebesar 5 persen untuk mengantisipasi laju inflasi.
Namun, kebijakan itu terhenti total sejak 2021.
“Dulu niat pendiri dana pensiun jelas, kenaikan 5 persen per tahun untuk mengimbangi inflasi. Karena harga-harga terus naik, kebutuhan hidup juga makin berat,” ujar Dedi.
Ia mengungkapkan, jumlah pensiunan Krakatau Steel saat ini mencapai sekitar 6.000 orang, dengan nominal manfaat yang diterima berbeda-beda setiap bulan.
“Perbulannya tidak sama, tapi sejak 2021 sampai 2025, kenaikan itu sudah dihapuskan. Tidak ada lagi penyesuaian,” katanya.
Menurut Dedi, pihak pengelola Dana Pensiun Krakatau Steel (DPKS) berdalih bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang tidak stabil.
“Kami mengerti kalau perusahaan sedang sulit, kami mau mengalah. Tapi ketika kondisi sudah membaik, kebijakan kenaikan itu harusnya dikembalikan. Jangan sampai kami diminta terus berpuasa tanpa ada waktu berbuka,” tegasnya lantang.
Keluhan ini turut mendapat perhatian dari Anggota DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana, yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Dede mengaku baru pertama kali menerima langsung aspirasi para pensiunan terkait persoalan dana pensiun Krakatau Steel.
“Saya akan minta data dan bahan-bahannya dulu untuk dipelajari. Setelah itu saya akan coba klarifikasi ke pihak Dana Pensiun KS untuk mengetahui versi mereka,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dana pensiun seharusnya dikelola secara profesional dan tidak semata bergantung pada kondisi perusahaan.
“Dana pensiun itu berasal dari potongan gaji karyawan dan kontribusi perusahaan. Seharusnya dana itu dikelola dan dikembangkan. Masalahnya bukan para pensiunan tidak menerima, mereka tetap menerima, tapi nilainya tidak pernah naik,” jelasnya.
Dede berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut, baik melalui pemanggilan pihak terkait maupun kunjungan langsung jika diperlukan.
“Kita akan lihat kondisional, yang penting aspirasi dari para pensiunan ini bisa kita perjuangkan,” katanya.
Ia juga menilai keluhan para pensiunan sangat masuk akal, mengingat kebijakan kenaikan 5 persen per tahun telah berhenti selama lima tahun terakhir.
“Harusnya ada pengelolaan yang baik sehingga hak para pensiunan tetap bisa meningkat sesuai aturan,” pungkasnya.
