JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Pemerintah memastikan bantuan sosial disalurkan cepat, tepat, dan menyentuh langsung masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (24/12/2025), membahas penguatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta skema bantuan bagi korban bencana, khususnya di wilayah Sumatra.
Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah agar BLT tidak hanya besar secara anggaran, tetapi juga tepat sasaran dan minim hambatan di lapangan. Pemerintah menetapkan BLT reguler sebesar Rp200.000 per bulan yang akan diterima masyarakat secara rutin.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900.000. Program ini menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Tak hanya bantuan tunai reguler, perhatian khusus diberikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra. Setiap kepala keluarga yang terdampak atau mengungsi akan menerima bantuan minimal Rp8 juta. Bantuan tersebut terdiri atas Rp3 juta untuk isian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
Bantuan itu masih ditambah dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya, antara lain beras 10 kilogram per bulan, bantuan uang lauk pauk sebesar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian sebesar Rp600 ribu.
Pemerintah juga menyiapkan santunan bagi korban bencana. Untuk korban meninggal dunia, santunan yang diberikan sebesar Rp15 juta, sementara korban luka berat akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta.
Seluruh dana bantuan dan santunan tersebut akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang diverifikasi serta mendapat persetujuan dari masing-masing bupati dan wali kota di daerah terdampak.
Pertemuan Gus Ipul dengan Seskab Teddy ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan perlindungan sosial sebagai prioritas utama, khususnya bagi masyarakat miskin dan korban bencana, agar pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial dapat berjalan lebih cepat dan berkeadilan.
