Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Banner Atas Rubrik Banten
BantenBeritaDaerahEkonomiKementerianKota SerangNasionalOrganisasiPemerintahPendidikanPolitikSosial

Wagub Banten Ketuk Meja Perencanaan: RKPD 2027 Harus Bersih, Stop Persekongkolan

98
×

Wagub Banten Ketuk Meja Perencanaan: RKPD 2027 Harus Bersih, Stop Persekongkolan

Sebarkan artikel ini

SERANG, RUBRIKBANTEN – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, A. Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak boleh dikotori oleh praktik persekongkolan. Pesan keras itu disampaikannya saat menutup Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027, yang digelar di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, Selasa (16/12/2025).

Dimyati menekankan, seluruh jajaran eksekutif harus memiliki pola pikir visioner, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia mengingatkan agar setiap tahapan perencanaan dilandasi niat baik, bukan kepentingan kelompok atau praktik persekongkolan yang terstruktur dan sistematis.

“Eksekutif berpikirnya harus masif, terstruktur, dan sistematis. Lakukan yang terbaik dengan niat yang baik. Hindari persekongkolan terstruktur yang sistematis,” tegas Dimyati.

Menurutnya, kualitas perencanaan menjadi fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap rupiah anggaran daerah harus mampu menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Anggaran sekecil apa pun harus ada output, outcome, benefit, dan impact-nya. Maka perencanaan harus bagus. Arah kebijakan umum harus konkret dan jelas agar hasilnya benar-benar terasa. Dengan perencanaan yang matang, kita mengurangi risiko kesalahan,” ujarnya.

Baca juga:  Tinawati Andra Soni Gaungkan Revolusi Mental Remaja: Rencanakan Hidupmu, Hindari Pernikahan Dini

Dimyati juga menegaskan bahwa forum konsultasi publik memiliki peran strategis dalam menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Sinkronisasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang harmonis dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

“Supaya terjadi kesesuaian dan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih jauh, Dimyati menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam penyusunan RKPD. Menurutnya, partisipasi berbagai elemen menjadi kunci untuk menghasilkan perencanaan yang inklusif dan berkualitas.

“Perencanaan harus melibatkan birokrasi, masyarakat, pemangku kepentingan, akademisi, dan media agar ada partisipasi dan hasilnya bagus,” pungkas Dimyati.

Example 120x600
Untitled-1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *