RUBRIKBANTEN, — Provinsi Banten kembali mengguncang kancah nasional setelah meraih peningkatan integritas paling signifikan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Kota Yogyakarta.
Dalam laporan resmi, KPK mencatat Indeks Integritas Nasional 2025 berada pada angka 72,32 poin, sementara Banten melesat dengan skor 73,22 poin, kembali berada di atas rata-rata nasional dan menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan tata kelola bersih paling progresif di Indonesia.
Banten Meroket: Lima Tahun Tren Naik Tanpa Putus
Kenaikan Banten bukan sekadar fluktuasi. Data menunjukkan tren pertumbuhan integritas yang stabil dan konsisten:
• 2021: 61,37 poin
• 2022: 70,71 poin
• 2023: 69,08 poin
• 2024: 71,21 poin
• 2025: 73,22 poin (tertinggi dalam lima tahun)
Lonjakan ini menjadi bukti nyata penguatan komitmen Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas korupsi.
Nilai 73,22 poin dihimpun dari tiga kelompok responden:
• Internal: 79,76
• Eksternal: 87,65
• Eksper: 63,68
Adapun skor berdasarkan dimensi menunjukkan kekuatan Banten pada berbagai aspek strategis:
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ): 89,25
Pengelolaan Anggaran: 84,31
Transparansi: 87,49
Integritas Pelaksanaan Tugas: 79,46
Pengelolaan SDM: 79,30
Trading in Influence: 74,70
Sosialisasi Antikorupsi: 66,70
Data ini semakin ditegaskan oleh sub-indikator kuat seperti:
Integritas Pegawai: 93,71
Transparansi & Keadilan Layanan: 83,81
Upaya Pencegahan Korupsi: 84,67
Pada kesempatan yang sama, Ratu Syafitri Muhayati, Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten, menerima penghargaan sebagai Nominasi Kontributor Terbaik SPI 2025 dari KPK.
Penghargaan ini diberikan atas perannya sebagai PIC SPI sekaligus kiprahnya sebagai Ketua Forpak API Banten, yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam mendorong budaya integritas di lingkungan pemerintahan.
Pimpinan KPK Agus Joko Pramono menegaskan bahwa SPI merupakan alat strategis dalam memetakan risiko dan kualitas tata kelola pemerintah.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang menjadikan SPI sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang bersih,” ujarnya.
Agus juga kembali menekankan Strategi Trisula KPK penindakan, pencegahan, dan pendidikan di mana SPI menjadi pilar utama dalam menguatkan pencegahan melalui data objektif.
Meski capaian meningkat, ia mengingatkan adanya PR nasional terutama pada aspek sosialisasi antikorupsi dan persepsi imparsialitas birokrasi.
“Kualitas tata kelola bukan hanya angka, tetapi budaya integritas yang dijalankan secara konsisten,” tegasnya.
Melalui SPI 2025, KPK berharap seluruh pemerintah daerah, termasuk Banten yang kini berada di jalur positif, terus memperkuat sistem, proses, dan kapasitas SDM demi terciptanya layanan publik yang bersih, adil, dan bebas konflik kepentingan.
