TANGSEL, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI guna memperkuat penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik daerah. Langkah strategis ini menjadi fondasi penting agar seluruh kebijakan pembangunan di Banten semakin terukur, akuntabel, dan berbasis data yang valid.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Banten, Andra Soni, bersama Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry B. Harmadi, dalam rangkaian High Level Meeting Konsultasi Regional (Konreg) PDRB se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusa) 2025 di Tangerang Selatan, Senin (17/11/2025).
Gubernur Andra Soni menegaskan bahwa data adalah pondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Ia bahkan mengawali masa jabatannya dengan mendatangi BPS Banten demi mendapatkan gambaran faktual tentang kondisi daerah.
“Saya ingin tahu dari mana saya harus mulai bekerja. Saya harus memahami data dari awal agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Andra Soni.
Ia mencontohkan peran besar data BPS dalam lahirnya Kebijakan Sekolah Gratis bagi jenjang SMA, SMK, dan SKh. Data menunjukkan sekitar 30 ribu lulusan SMP setiap tahun di Banten tidak melanjutkan pendidikan, sehingga kebijakan ini menjadi urgensi.
“Saya berharap kebijakan ini terukur oleh data. Dalam tiga tahun, manfaatnya harus terlihat dari peningkatan rata-rata lama sekolah,” ujarnya.
MoU ini akan memperkuat integrasi data antar-perangkat daerah, sinkronisasi informasi statistik, hingga pemanfaatannya untuk evaluasi program-program publik.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry B. Harmadi, menilai Banten memiliki kontribusi signifikan bagi kawasan Jabalnusa yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut BPS, pada triwulan III 2025:
- Ekonomi Banten tumbuh 5,29% (yoy)
- Banten menyumbang 6,60% terhadap PDRB Jabalnusa
- Sektor pertanian Banten melonjak hingga 11%
“Ini menunjukkan potensi besar yang harus terus dioptimalkan. Data BPS manfaatnya sangat besar, terutama bagi kepala daerah,” kata Sonny.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun Depan untuk memetakan struktur ekonomi hingga profit margin industri secara presisi.
Kepala Bappeda Banten, Mahdani, menjelaskan bahwa penunjukan Banten sebagai tuan rumah Konreg PDRB 2025 merupakan hasil kesepakatan pada tahun sebelumnya. Konreg menjadi arena penting untuk mematangkan koordinasi lintas instansi dalam membangun arah pembangunan ekonomi kawasan.
“Konreg ini menjadi ruang bersama untuk menyepakati arah percepatan pembangunan ekonomi regional berbasis data, terutama dalam merumuskan peran sektor pangan dan energi,” ujar Mahdani.
Dengan terjalinnya kerja sama antara Pemprov Banten dan BPS RI, pemerintah berharap pembangunan daerah dapat semakin tepat sasaran, berbasis bukti, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
