JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus akademisi hukum dari Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan), Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan bahwa arah politik hukum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di jalur yang tepat (on the track). Menurutnya, langkah-langkah tegas yang diambil Presiden Prabowo menunjukkan upaya serius dalam menyeimbangkan efisiensi pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi substantif.
“Keberanian Presiden Prabowo mengambil keputusan besar perlu diapresiasi, karena telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kita juga harus punya tekad yang sama agar hukum tidak diterapkan secara tebang pilih,” ujar Bamsoet saat mengajar mata kuliah Politik Hukum dan Kebijakan Publik di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
Bamsoet menyoroti sejumlah terobosan berani Presiden Prabowo, seperti restrukturisasi BUMN, pemangkasan belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun, serta kebijakan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap koruptor dan pengusaha nakal. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah-langkah besar itu harus dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau pelaksanaan di lapangan tidak transparan, semua langkah itu bisa menjadikan hukum hanya alat legitimasi penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegasnya.
Ketua DPR RI ke-20 ini juga menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi belanja negara hingga delapan persen dari total belanja nasional merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan. Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan layanan publik tetap berjalan optimal meskipun anggaran operasional kementerian dan lembaga dipangkas.
Di sisi lain, Bamsoet juga menyoroti reformasi besar-besaran di tubuh BUMN, termasuk pembentukan Badan Pengatur BUMN yang menggantikan peran Kementerian BUMN. Menurutnya, langkah ini harus diimbangi dengan penguatan lembaga pengawas agar tidak membuka celah korupsi baru.
“Kalau BUMN ingin dijadikan lokomotif pembangunan, pastikan tata kelolanya bisa diawasi. Jangan sampai efisiensi dijadikan alasan untuk menutup ruang transparansi,” katanya.
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan KADIN Indonesia, Bamsoet menekankan pentingnya konsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai, masih ada sejumlah putusan penting MK yang belum ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif dan eksekutif, termasuk soal pemisahan waktu pemilu nasional dan daerah.
“Ketika putusan MK tidak dijalankan secara konsisten, itu artinya supremasi hukum telah dikalahkan oleh kompromi politik,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini mengingatkan bahwa politik hukum harus menjadi sarana memperkuat kontrol publik, bukan mempersempitnya. Dalam sistem demokrasi yang sehat, rakyat harus dilibatkan dalam setiap kebijakan besar negara.
“Demokrasi substantif bukan diukur dari banyaknya undang-undang, tapi dari seberapa besar rakyat punya akses untuk memengaruhi kebijakan. Kalau rakyat tidak tahu tujuan dari kebijakan, maka legitimasi politiknya akan rapuh,” pungkas Bamsoet.
