SERANG, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya peningkatan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Andra saat menghadiri Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025 yang digelar Kementerian PANRB secara zoom meeting, Kamis (23/10/2025).
“Masih diperlukan peningkatan sekitar 0,8 poin agar nilai SAKIP Banten bisa naik ke kategori yang lebih tinggi. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti kerja nyata seluruh ASN,” ujar Andra.
Selama lima tahun terakhir (2020–2024), SAKIP Provinsi Banten berhasil mempertahankan predikat B dengan nilai 69,31 poin, hingga triwulan II tahun 2025. Namun, Andra menegaskan, nilai bukan tujuan akhir.
“Peningkatan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah tujuan utama kita,” tegasnya.
Andra tak menutup mata bahwa dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Banten masih perlu mengejar ketertinggalan. Daerah Istimewa Yogyakarta telah meraih predikat AA, sedangkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta berpredikat A.
“Sebagai provinsi di Pulau Jawa, Banten harus sejajar dengan daerah lain. Sesuai visi ‘Banten Maju, Adil Merata, dan Tidak Korupsi,’ kami berkomitmen memperkuat akuntabilitas dan kinerja agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Andra.
Ia meminta seluruh ASN Pemprov Banten bekerja lebih kolaboratif dan inovatif. ASN harus memahami substansi dokumen perencanaan mulai dari RPJMN, RPJMD, hingga Renstra perangkat daerah, serta melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor.
“Gunakan teknologi informasi di setiap tahap perencanaan dan evaluasi. Dengan begitu, akuntabilitas bisa terukur dan transparan,” imbuhnya.
Gubernur Andra juga memaparkan capaian positif pembangunan daerah.
- Persentase penduduk miskin turun menjadi 5,63% pada triwulan III 2025, dari 6,17% pada 2023 dan 5,70% pada 2024.
- Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,26%, naik dari 4,79% pada 2024.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 75,25 menjadi 76,35.
“Capaian ini menunjukkan kerja ASN diakui masyarakat. Tapi jangan puas dulu, karena masih banyak tantangan di depan,” kata Andra.
Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB, Nurhasni, mengapresiasi komitmen Pemprov Banten dalam penguatan SAKIP.
“Kami melihat perhatian langsung dari Pak Gubernur terhadap pelaksanaan SAKIP. Seluruh jajaran Pemprov Banten menunjukkan kekuatan luar biasa,” ujarnya.
Ia menyebut, hasil evaluasi akan dibawa ke tim panel nasional pada November dan diumumkan Desember 2025. Fokus SAKIP tahun ini adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menjelaskan bahwa implementasi SAKIP di Banten kini semakin modern dan transparan.
“Seluruh perangkat daerah sudah memiliki rencana aksi bulanan dan triwulanan yang diunggah dalam aplikasi SIMAKIP. Proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kini dilakukan secara digital,” jelas Deden.
Dasar pelaksanaan SAKIP tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP.
Sebagai bukti nyata implementasi SAKIP, Pemprov Banten meluncurkan berbagai program strategis:
- Sekolah Gratis untuk Semua
- RSUD H. Muhammad Irsyad Djuwaeli (Pandeglang) dan RSUD Uwes Qorni (Lebak)
- Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Koperasi Merah Putih di desa-desa untuk memperkuat ekonomi dan mengendalikan harga kebutuhan pokok
- Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra)
“Seluruh capaian ini bukan sekadar angka, tapi cerminan kerja keras ASN dalam melayani masyarakat. Ke depan, kita akan memperkuat budaya kerja berbasis hasil, bukan rutinitas,” tegas Deden menutup paparannya.
