SERANG, RUBRIKBANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen memperkuat peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sebagai penggerak ekonomi syariah di daerah. Namun, upaya tersebut dinilai membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, media hingga masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, saat membuka Rapat Koordinasi KDEKS Provinsi Banten di Aula Bappeda Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Menurut Dimyati, KDEKS memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Karena itu, peran komite tersebut harus dioptimalkan agar potensi ekonomi syariah di Banten dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan berbagai elemen agar program pengembangan ekonomi syariah berjalan secara berkelanjutan.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pemangku kepentingan, akademisi, media, dan masyarakat harus diwujudkan,” ujar Dimyati.
Ia juga berharap KDEKS mampu menjadi motor penggerak perputaran ekonomi Banten. Dimyati mencontohkan Malaysia yang dinilai berhasil mengembangkan ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen penguatan perekonomian.
Menurutnya, Banten memiliki modal sosial dan kondisi perekonomian yang dapat mendukung pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah.
“Saya berharap, melalui sinergi bersama, semua itu dapat kita wujudkan. Terlebih lagi, Banten sudah memiliki modal utama dalam menerapkan ekonomi syariah, yakni kondisi sosial dan perekonomian daerahnya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Harian KDEKS Provinsi Banten, Siti Ma’rifah, mengatakan Banten memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi syariah di Indonesia.
Potensi tersebut mencakup sektor pariwisata halal, kuliner, busana muslim, pesantren, keuangan syariah, pembayaran digital hingga gaya hidup halal.
Ia menilai pengembangan ekonomi syariah relevan dengan karakteristik masyarakat Banten yang dikenal religius. Nilai keadilan dan kejujuran dalam sistem ekonomi syariah juga dinilai dapat menjadi landasan dalam membangun aktivitas ekonomi yang lebih inklusif.
“Sistem ekonomi syariah merupakan hal yang harus kita hadirkan bagi masyarakat Banten yang dikenal religius. Nilai-nilai keadilan dan kejujuran di dalamnya menjadi modal utama kita,” tuturnya.
Ma’rifah menambahkan, program KDEKS telah terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah dan diselaraskan dengan program strategis serta prioritas pemerintah.
“Kami akan terus bergerak untuk menyosialisasikan dan menerapkan ekonomi syariah di Provinsi Banten,” pungkasnya.
Penguatan KDEKS diharapkan tidak berhenti pada koordinasi dan sosialisasi, tetapi dapat diwujudkan melalui program konkret yang mampu memperluas akses keuangan syariah, memperkuat pelaku usaha halal, serta mendorong pesantren dan UMKM menjadi bagian dari ekosistem ekonomi syariah di Banten.
