CILEGON, RUBRIKBANTEN – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon, TB Rizki Andika, melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) tambang yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Ia menegaskan, sidak tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tanpa tindak lanjut hukum yang jelas.
Rizki menilai, sidak tambang kerap berujung pada pencitraan semata dan berpotensi melahirkan impunitas bagi pelaku perusakan lingkungan. Padahal, jika ditemukan pelanggaran, baik administrasi maupun pidana, aparat wajib bertindak tegas dan transparan.
“Kalau memang ada pelanggaran, apalagi sudah masuk ranah pidana, jangan ragu untuk menindak tegas. Jangan jadikan sidak tambang sebagai formalitas, apalagi alat bargaining untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti klaim legalitas sejumlah perusahaan tambang. Menurut Rizki, kepemilikan izin tidak boleh dijadikan tameng, sebab yang terpenting adalah kesesuaian antara dokumen perizinan dengan praktik di lapangan.
“Apakah izin dijalankan sesuai prosedur? Apakah luas area tambang sesuai dokumen? Atau justru ada manipulasi data dan perluasan ilegal? Ini yang harus dibongkar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rizki menyinggung sidak tambang yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas ESDM Banten beberapa hari lalu terhadap tambang yang diduga ilegal. Hingga kini, kata dia, belum terlihat perkembangan signifikan, termasuk penetapan tersangka.
“Sudah sidak, sudah ramai di media, tapi sampai hari ini belum ada satu pun penambang nakal yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini menimbulkan kecurigaan publik. Jangan-jangan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” katanya.
Rizki menegaskan, aktivitas tambang ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak lingkungan hidup dan mengancam hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Karena itu, ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan seluruh instansi terkait agar tidak tebang pilih dalam penindakan.
“Kami dari HMI Cabang Cilegon akan terus mengawal persoalan ini. Jangan biarkan kekayaan alam dikeruk oleh penambang nakal tanpa pertanggungjawaban hukum. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang,” pungkasnya.
