PANDEGLANG, RUBRIKBANTEN — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) agar tidak menjadikan pelatihan sekadar formalitas untuk memperoleh sertifikat demi pengembangan karier.
Pesan tersebut disampaikan Deden saat membuka PKP Angkatan XXIII, XXIV, XXV, dan XXVI di Aula BPSDMD Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang, Kamis (27/8/2026). Pelatihan tersebut diikuti 157 peserta dari Pemerintah Provinsi Banten dan tujuh pemerintah kabupaten/kota.
Deden meminta seluruh peserta benar-benar memanfaatkan proses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat kapasitas kepemimpinan, serta membangun kemampuan berkolaborasi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Jangan hanya sekadar cuma dapat sertifikat, karena ilmu yang penting,” tegas Deden.
Menurutnya, pelatihan kepemimpinan harus menjadi ruang bagi peserta untuk mengasah kemampuan dalam menghadapi sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan kerja. Peserta diharapkan mampu menganalisis persoalan, merumuskan solusi, hingga mengambil keputusan secara tepat melalui proses pembelajaran bersama pelatih, mentor, dan tim penguji.
Deden menilai keseriusan mengikuti seluruh tahapan pelatihan juga akan menjadi bekal penting dalam pembinaan dan pengembangan karier ASN.
“Keberadaan mereka yang telah mengikuti diklat itu pasti akan memiliki kelebihan kalau ikutnya serius. Tapi kalau hanya sekadar mengejar sertifikat, ya jangan salahkan kalau kalah dengan teman-temannya yang lain,” katanya.
Selain kompetensi, Deden berharap PKP mampu membentuk karakter kepemimpinan peserta melalui kedisiplinan, proses pembelajaran, serta interaksi antarpeserta. Ia menekankan bahwa aparatur pemerintahan tidak dapat bekerja sendiri sehingga kemampuan membangun kolaborasi menjadi hal penting.
“Pemerintah daerah itu atau aparatur itu tidak bisa bekerja sendiri, dia harus berkolaborasi dengan yang lainnya,” imbuhnya.
Deden juga menekankan bahwa pemimpin pengawas harus mampu menjadi pemimpin perubahan di unit kerjanya. Pemimpin tidak cukup hanya memberikan arahan, tetapi harus mampu menghadirkan solusi, menjadi teladan, membangun kepercayaan, dan menggerakkan sumber daya organisasi.
Karena itu, ia meminta peserta membawa hasil pembelajaran ke unit kerja masing-masing melalui aksi perubahan yang konkret dan memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.
“Pastikan perubahan yang peserta lakukan membuat pelayanan lebih mudah, proses lebih cepat, anggaran lebih efisien, dan masyarakat lebih terbantu,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Provinsi Banten EA Deni Hermawan mengatakan PKP diselenggarakan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural sekaligus memastikan terwujudnya akuntabilitas jabatan sesuai ketentuan manajemen PNS.
“Pelatihan ini kami arahkan tidak hanya untuk memenuhi standar kompetensi manajerial, tetapi juga membentuk peserta menjadi pemimpin yang mampu menerapkan hasil pembelajaran secara nyata di unit kerjanya. Karena itu, kami mendorong peserta mengikuti seluruh tahapan dengan serius dan menghasilkan aksi perubahan yang memberikan manfaat,” ujar Deni.
Ia menjelaskan, PKP menggunakan metode blended learning dengan memadukan pembelajaran klasikal dan nonklasikal. Selama pembelajaran klasikal, peserta diwajibkan menginap di asrama BPSDMD Provinsi Banten.
Pelatihan berlangsung selama 905 jam pelajaran (JP) atau setara 104 hari pelatihan, mulai 21 Juli hingga 26 November 2026.
Tenaga kediklatan yang terlibat terdiri atas widyaiswara, pakar, praktisi, narasumber, pembimbing, penguji, mentor, pengelola dan penyelenggara pelatihan, penceramah, serta penjamin mutu.
“Melalui proses tersebut, kami ingin memastikan peserta tidak hanya memahami materi secara akademik, tetapi mampu menunjukkan perubahan kepemimpinan dan menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi,” pungkasnya.
