CILEGON, RUBRIKBANTEN — Ahmad Aziz Setia Ade Putra resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Cilegon oleh Wali Kota Cilegon Robinsar. Setelah resmi menduduki posisi strategis tersebut, Ahmad Aziz langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah besar, mulai dari konsolidasi aparatur sipil negara (ASN), keterbatasan fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga percepatan pembangunan.
Ahmad Aziz mengatakan, pesan utama Wali Kota Robinsar dalam amanat pelantikan adalah agar Sekda mampu menjadi komando sekaligus penggerak koordinasi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
Menurutnya, kekompakan birokrasi menjadi modal penting untuk memastikan program prioritas kepala daerah dapat berjalan tanpa sekat kepentingan kelompok.
“Seluruh pegawai ASN di Kota Cilegon harus kompak, tidak mengkotak-kotakkan, tidak memilih-milih. Seluruhnya harus satu suara, satu bahasa, satu langkah untuk bisa mewujudkan semua program-program prioritas yang sudah direncanakan oleh Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota,” ujar Ahmad Aziz.
Ia menegaskan, konsolidasi birokrasi juga harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah, kata dia, tidak boleh hanya sibuk dengan urusan internal birokrasi, sementara kebutuhan masyarakat terabaikan.
“Termasuk juga kita harus total melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita harus layani, kita harus penuhi,” katanya.
Infrastruktur hingga Kemiskinan Jadi PR
Sebagai Sekda definitif, Ahmad Aziz menyebut sejumlah sektor menjadi perhatian utama Pemkot Cilegon. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengangguran hingga penanganan kemiskinan.
Ia memastikan program yang telah dituangkan dalam RPJMD akan dikawal agar dapat direalisasikan.
“Mulai dari infrastruktur, kemudian dari sisi bidang pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan. Itulah beberapa hal yang menjadi PR Pemerintah Kota Cilegon,” ujarnya.
Ahmad Aziz juga menegaskan bahwa pelayanan terhadap masyarakat tidak semata-mata dibatasi oleh daftar janji politik atau program prioritas yang tertuang dalam dokumen perencanaan.
Jika terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak dan belum tercantum dalam program prioritas, pemerintah tetap harus meresponsnya sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.
“Apabila ada yang tidak tercantum dalam janji-janji prioritas, dalam RPJMD, kalau memang itu kebutuhan masyarakat, tentu kita harus layani juga,” tegasnya.
Fiskal Terbatas, PAD Didorong Naik
Di tengah tuntutan pembangunan dan pelayanan publik, Ahmad Aziz mengakui Pemkot Cilegon menghadapi keterbatasan fiskal. Salah satu faktor yang disebutnya berpengaruh adalah transfer pemerintah pusat.
Karena itu, optimalisasi PAD menjadi salah satu langkah yang akan didorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan fiskal.
“Kalau yang lemah mungkin karena fiskalnya terkait dengan transfer dari pusat. Tapi kalau untuk daerah sendiri terkait dengan PAD, kita upayakan supaya tetap terjaga, sebisa mungkin kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menyebut Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) telah melakukan berbagai inovasi di sektor pendapatan, termasuk pendataan wajib pajak untuk menggali potensi penerimaan daerah.
Ahmad Aziz berharap langkah tersebut mulai memberikan dampak pada perubahan APBD 2026 dan semakin optimal pada 2027.
“Dari teman-teman BPKPAD sudah melakukan pendataan terhadap wajib-wajib pajak dan sebagainya. Mudah-mudahan di 2026 di perubahan ini sudah mulai ada pergerakan kenaikan khususnya di fiskal yang bersumber dari PAD, termasuk untuk tahun 2027,” katanya.
Ditanya Krisis Pembangunan, Ahmad Aziz: Lihat Dokumen Perencanaan
Sorotan mengenai minimnya pembangunan fisik dalam dua tahun terakhir juga menjadi tantangan yang harus dijawab Ahmad Aziz.
Ketika ditanya mengenai anggapan adanya “krisis pembangunan fisik”, Ahmad Aziz memilih tidak memberikan penilaian secara subjektif. Ia meminta persoalan tersebut dilihat berdasarkan dokumen perencanaan dan tingkat realisasi program pemerintah.
Menurutnya, pembangunan tidak semata-mata berbentuk proyek fisik karena terdapat pula pembangunan nonfisik yang menjadi bagian dari program pemerintah.
“Kalau pembangunan kan menyesuaikan dengan program prioritas dan apa yang tertuang dalam RPJM. Pengawalannya itu saja. Apakah dinilainya krisis atau tidak, kita lihat saja di dokumen perencanaan kita,” katanya.
Ia menilai istilah krisis pembangunan baru layak disematkan apabila program yang telah direncanakan pemerintah tidak mampu direalisasikan.
“Kalau misalnya ada rencana di tahun 2026-2027 yang tidak terealisasi, baru itu dinilai krisis. Tapi kalau memang semuanya sudah kita laksanakan, menurut kami tidak menjadi penilaian bahwa itu krisis pembangunan,” ujarnya.
Ahmad Aziz kemudian menyebut sejumlah pembangunan fisik yang telah dilakukan Pemkot Cilegon, di antaranya pembangunan taman, perbaikan trotoar, penataan lingkungan, perbaikan sekolah serta pembangunan infrastruktur jalan, pengairan dan drainase.
Ujian Pertama Sekda Baru: Satukan Birokrasi, Kejar PAD, Kawal Pembangunan
Dengan resmi dilantiknya Ahmad Aziz sebagai Sekda definitif, posisi tersebut kini menjadi salah satu titik penting dalam menentukan efektivitas pemerintahan Robinsar-Fajar.
Sekda bukan hanya berperan sebagai administrator pemerintahan, tetapi juga menjadi simpul koordinasi antara kepala daerah, perangkat daerah dan jajaran ASN.
Karena itu, komitmen Ahmad Aziz untuk menyatukan birokrasi menjadi tantangan yang akan diuji dalam praktik.
Di sisi lain, tekanan fiskal menuntut Pemkot Cilegon lebih agresif menggali PAD sekaligus menutup potensi kebocoran pendapatan. Pada saat bersamaan, masyarakat tetap menunggu percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Kini pekerjaan rumah Ahmad Aziz sebagai Sekda definitif bukan sekadar memastikan program pemerintah berjalan, tetapi membuktikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan bagi birokrasi untuk berjalan lamban.
Keberhasilan Sekda baru nantinya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana ia mampu mengonsolidasikan ASN, mengawal prioritas RPJMD, meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan memastikan program pemerintah benar-benar terasa di tengah masyarakat.
