JAKARTA, RUBRIKBANTEN — Kondisi lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang masih mengalami overcapacity dinilai menjadi salah satu persoalan yang turut membebani anggaran negara. Salah satunya terkait kebutuhan makan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang harus ditanggung pemerintah.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, serta target mewujudkan swasembada pangan, pemerintah dinilai perlu mencari terobosan dalam mengelola dan memberdayakan warga binaan.
Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia (PP JMI) mendorong agar WBP tidak hanya menjalani masa hukuman, tetapi juga mendapatkan pembinaan yang produktif melalui kegiatan pertanian, peternakan hingga perikanan.
Wakil Ketua Umum PP JMI Hadi Roesmanto mengatakan, warga binaan memiliki potensi yang dapat diberdayakan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kita bisa menjadikan warga binaan bermanfaat. Mereka harus dilatih dan dibekali untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Selama menjalani hukuman mereka bisa juga diajari untuk bertani dan bercocok tanam, menggarap sawah dan ladang agar swasembada pangan segera terwujud,” ujar Hadi dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, pemberdayaan tersebut setidaknya dapat diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan Lapas. Dengan demikian, WBP tidak hanya menjadi penerima pembinaan, tetapi juga dapat berkontribusi melalui kegiatan produktif.
“Minimal untuk makan, mereka bisa memenuhinya sendiri. Tentu hal ini harus menjadi program utama di setiap Lapas,” katanya.
Hadi menegaskan, seluruh warga binaan memiliki hak dan kewajiban yang sama selama menjalani masa pidana. Karena itu, pembinaan produktif menurutnya perlu diterapkan tanpa membedakan latar belakang warga binaan.
“Semua warga binaan harus diberdayakan untuk menciptakan nilai produktivitas agar jangan sampai mereka setelah keluar hanya jadi beban bagi negara,” jelasnya.
Ia menilai pemerintah perlu semakin kreatif dalam mengembangkan program pembinaan yang mampu menghasilkan nilai ekonomi.
Menurut Hadi, hasil karya dan produksi warga binaan dapat diarahkan agar memiliki nilai jual sekaligus menjadi bagian dari program ketahanan pangan.
“Pemerintah harus kreatif untuk meningkatkan produktivitas warga binaan pemasyarakatan. Hasil karya warga binaan pemasyarakatan harus bisa menghasilkan nilai ekonomis agar mereka menjadi aset yang bernilai manfaatnya bagi negara,” ujarnya.
“Jadi dengan bertani atau beternak serta perikanan, cocok buat ketahanan pangan, syukur-syukur bisa menambah pemasukan bagi negara,” sambung Hadi.
Hadi menyebut, sejumlah Lapas saat ini telah menerapkan program pemberdayaan warga binaan melalui berbagai kegiatan produktif. Ia berharap pola tersebut dapat diperluas dan diterapkan secara lebih merata di seluruh Lapas di Indonesia.
“Sudah banyak Lapas yang menerapkan program demikian. Harapannya program ini bisa merata di seluruh Lapas yang ada di Indonesia,” pungkasnya.
