SERANG, RUBRIKBANTEN — Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra, Encop Sopia, memaparkan isu krusial keterwakilan perempuan dalam politik lokal saat sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Selasa, 28 April 2026.
Encop yang juga merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini berhasil mempertahankan disertasinya yang mengupas dinamika lahirnya kebijakan berperspektif gender di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dan Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
Penelitian bertajuk “Mendorong Representasi Substantif Perempuan di Tingkat Lokal” tersebut menyoroti proses legislasi Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (Perda PUG) pada periode 2019–2024.
Dalam pemaparannya, Encop menegaskan bahwa kehadiran perempuan di parlemen daerah tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan kuota atau sekadar representasi deskriptif.
“Representasi perempuan tidak berhenti pada angka di parlemen. Ia harus ditransformasikan menjadi kebijakan nyata yang menjawab kebutuhan perempuan di masyarakat,” tegasnya di hadapan dewan penguji.
Dari hasil penelitiannya, Encop menemukan adanya perbedaan pola gerak politik antara dua daerah yang diteliti. Di Kabupaten Pandeglang, inisiatif lahirnya Perda PUG lebih banyak didorong oleh anggota DPRD dengan dukungan kuat dari organisasi perempuan.
Sebaliknya, di Kabupaten Karawang, peran pemerintah daerah atau eksekutif terlihat lebih dominan dalam menginisiasi kebijakan, dengan dukungan jaringan masyarakat sipil.
Encop juga menekankan bahwa peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak serta-merta menjamin lahirnya kebijakan yang responsif gender.
Menurutnya, dibutuhkan kepemimpinan politik yang progresif serta koalisi lintas sektor yang solid agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif dan berkeadilan.
Melalui sidang promosi doktor ini, Encop berharap dapat memperkaya literasi publik mengenai politik representasi perempuan di era desentralisasi serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan perempuan di tingkat lokal.
