JAKARTA, RUBRIKBANTEN – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
Komitmen tersebut disampaikan usai Pemprov Banten menerima penghargaan dalam peluncuran nasional program e-Learning ASN Berintegritas yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
“Pemprov Banten dinilai berhasil dalam piloting e-Learning ASN Berintegritas KPK,” ujar Andra Soni.
Pemprov Banten menjadi salah satu dari 12 lembaga yang dinilai sukses menjalankan proyek percontohan program tersebut. Bahkan, dari target awal 1.000 ASN, sebanyak 1.363 ASN Pemprov Banten telah mengikuti pembelajaran digital antikorupsi tersebut.
“Seluruh ASN Pemprov Banten kami targetkan mengikuti e-Learning ASN Berintegritas,” tegasnya.
Inspektur Daerah Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina, menjelaskan bahwa pada 2025 Pemprov Banten menandatangani kerja sama dengan KPK untuk mengimplementasikan program tersebut. Setelah melalui tahap integrasi sistem, uji coba modul, implementasi awal hingga evaluasi nasional, program kini resmi diluncurkan secara nasional.
Menurut Nina, materi pembelajaran disajikan melalui modul interaktif berbasis SCORM dan H5P yang memadukan teks, video, infografis, narasi, hingga simulasi studi kasus. Setiap modul juga dilengkapi pre-test, post-test, kuis, dan skenario pengambilan keputusan.
“E-learning ASN Berintegritas merupakan upaya pencegahan korupsi melalui aspek pendidikan dengan media pembelajaran digital untuk memperkuat budaya integritas dan antikorupsi di lingkungan ASN,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai peluncuran program ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas aparatur negara di seluruh Indonesia.
“Ini momentum bagi kita semua untuk memperkuat integritas. Dulu integritas tidak ada sekolahnya, sekarang kita sudah punya,” kata Setyo.
Ia menambahkan, kualitas pelayanan publik dan birokrasi yang efektif sangat ditentukan oleh integritas ASN. Saat ini terdapat lebih dari 6,7 juta ASN yang menjadi wajah negara di mata masyarakat melalui berbagai layanan publik.
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardhiana, mengatakan e-Learning ASN Berintegritas dirancang untuk membekali ASN dalam mengenali dan menghindari praktik korupsi, mengambil keputusan secara etis, serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi.
“Program ini untuk memperkuat kapasitas integritas ASN secara luas,” ujarnya.
Sebanyak 12 lembaga telah menjadi proyek percontohan program ini, di antaranya Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta pemerintah daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DIY, Kota Bandung, dan Kota Yogyakarta.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa integritas ASN tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran dan pembiasaan yang berkelanjutan.
“Kepercayaan publik tumbuh dari ribuan pelayanan dan kebijakan. Hari ini kita tidak hanya meluncurkan platform digital baru, tetapi meletakkan fondasi moral birokrasi,” katanya.
