CILEGON, RUBRIKBANTEN — Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mulai mematangkan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Penyusunan perencanaan tersebut dipastikan dilakukan secara teknokratik, partisipatif, dan responsif terhadap berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi, menjelaskan bahwa proses awal penyusunan RKPD 2027 telah diawali melalui forum konsultasi publik. Tahapan ini menjadi fondasi penting sebelum memasuki rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
“RKPD 2027 diawali dengan perencanaan teknokratik dan partisipatif. Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan dijadwalkan berlangsung mulai Januari hingga Februari 2026,” ujar Jubaedi.
Ia menerangkan, hasil Musrenbang kelurahan dan kecamatan nantinya akan dipadukan dengan masukan dari forum konsultasi publik serta forum perangkat daerah. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap usulan masyarakat dapat terakomodasi secara optimal dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
Setelah seluruh tahapan awal rampung, Pemkot Cilegon akan menggelar Musrenbang tingkat kota pada minggu ketiga April 2026. “Tentu jadwal tersebut akan disesuaikan dengan agenda dari Pemerintah Provinsi Banten,” jelasnya.
Jubaedi menambahkan, Musrenbang kota menjadi forum finalisasi usulan pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Selain itu, RKPD 2027 juga akan memperhatikan tahun kedua pelaksanaan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon, Robinsar–Fajar Hadi Prabowo.
“Dengan begitu, visi kepala daerah dapat sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat,” terangnya.
Dalam penyusunan RKPD 2027, Pemkot Cilegon juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari dunia usaha dan industri, komunitas, organisasi non-pemerintah (NGO), hingga kalangan akademisi. Keterlibatan unsur pentahelix dinilai krusial untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan agar selaras dengan kerangka pendanaan serta RPJMD.
“Sehingga seluruh kepentingan dapat terakomodasi, baik dari dunia usaha, masyarakat, maupun sektor pendidikan,” pungkas Jubaedi.
