CILEGON, RUBRIKBANTEN — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Provinsi Banten pada 4 Oktober 2026 dinilai harus menjadi momentum evaluasi terhadap arah pembangunan daerah, bukan sekadar perayaan seremonial tahunan.
Pengamat Kebijakan Publik Banten sekaligus Akademisi Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. Syaeful Bahri, MM, CHCM, mengatakan pemerintah daerah perlu melakukan reorientasi kebijakan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, perkembangan investasi dan pembangunan infrastruktur di Banten dalam beberapa tahun terakhir patut diapresiasi. Namun, sejumlah persoalan struktural masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius.
Di antaranya ketimpangan pembangunan antara wilayah Banten Utara dan Selatan, pengangguran terdidik, hingga kualitas tata kelola pelayanan publik.
“Momentum HUT ke-26 Provinsi Banten ini harus menjadi ajang evaluasi substantif. Kita mengapresiasi capaian investasi dan infrastruktur Banten. Namun, kunci utama kemajuan Banten ke depan ada pada pemerataan dan inklusivitas,” kata Syaeful.
Ia menilai kesenjangan karakter pembangunan antara Banten Utara yang lebih terindustrialisasi dengan Banten Selatan yang banyak bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata harus menjadi perhatian pemerintah.
“Ketimpangan pembangunan antara Banten Utara yang terindustrialisasi dan Banten Selatan yang berbasis pertanian dan pariwisata tidak boleh dibiarkan makin melebar,” ujarnya.
Syaeful juga mengingatkan agar keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap maupun banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun.
Menurut dia, indikator kinerja utama (IKU) pemerintah daerah harus lebih menekankan pada outcome atau dampak yang dirasakan masyarakat.
“Indikator kinerja utama pemerintah daerah tidak boleh hanya mengukur seberapa besar anggaran yang terserap atau seberapa banyak infrastruktur yang dibangun, melainkan seberapa besar dampaknya terhadap pengurangan angka kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja lokal,” katanya.
Tiga Catatan Kritis
Syaeful memberikan tiga catatan penting yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam arah kebijakan pembangunan Banten ke depan.
Pertama, reorientasi pembangunan pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus diperkuat dengan investasi pada kualitas manusia.
Salah satunya melalui peningkatan akses pendidikan vokasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan industri lokal.
Kedua, pemerataan ekonomi antara wilayah utara dan selatan. Pemerintah Provinsi Banten bersama delapan kabupaten/kota dinilai perlu memperkuat sinergi dan interkonektivitas antarwilayah.
Dengan demikian, pertumbuhan investasi yang terkonsentrasi di wilayah utara dapat memberikan efek ekonomi yang lebih luas hingga ke wilayah selatan.
Ketiga, peningkatan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan. Digitalisasi pelayanan publik, kata Syaeful, harus benar-benar dimanfaatkan untuk memangkas birokrasi yang lambat sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat.
Ia menegaskan, usia 26 tahun Provinsi Banten seharusnya menjadi titik evaluasi terhadap ukuran keberhasilan pembangunan.
“Indikator keberhasilan Banten di usia 26 tahun ini bukan lagi seberapa megah gedungnya, melainkan seberapa sejahtera petaninya, seberapa banyak pemuda lokal terserap di industri, dan seberapa ramah serta adil pelayanan publik yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
