SERANG, RUBRIKBANTEN — Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menyoroti masih tingginya kasus penularan HIV/AIDS di kabupaten dan kota se-Provinsi Banten. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penguatan edukasi sejak dini, terutama di lingkungan keluarga serta anak-anak dan remaja di bangku sekolah.
Hal itu disampaikan Tinawati usai menerima audiensi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Banten di Gedung PKK Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (27/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, KPA memaparkan sejumlah program yang berpotensi dikolaborasikan dengan PKK.
“Insya Allah nanti kita formulasikan agar program-program ini bisa dijalankan bersama, khususnya di ranah anak-anak, terkait pengetahuan hubungan seksual, penularan penyakit melalui hubungan seksual, dan hal lainnya,” ujar Tinawati.
Ia menegaskan, tingginya angka penularan HIV/AIDS di berbagai wilayah Banten menjadi alarm serius bagi semua pihak. Karena itu, peran keluarga dan jalur pendidikan menjadi kunci utama dalam membangun pemahaman yang benar kepada anak-anak dan remaja.
Menurut Tinawati, pendekatan sebaya juga perlu diperkuat karena anak-anak dan remaja cenderung lebih mudah menerima informasi dari teman sebayanya. Metode ini dinilai efektif untuk edukasi langsung dalam upaya pencegahan penularan HIV/AIDS.
Sementara itu, Sekretaris KPA Provinsi Banten, dr Santoso Edi Budiono, mengatakan audiensi dengan PKK dilakukan karena PKK merupakan bagian dari keanggotaan KPA. KPA berharap dapat terlibat aktif dalam program PKK Mengajar untuk membuka wawasan masyarakat melalui sosialisasi dan pencegahan.
“Stigma dan diskriminasi masih menjadi penghambat utama dalam penemuan kasus dan pengobatan penderita HIV/AIDS,” ujarnya.
Ia menjelaskan, KPA saat ini fokus bekerja dari hulu melalui sosialisasi dan upaya pencegahan. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia berada di peringkat ke-14 dunia dalam penyebaran HIV/AIDS. Dari 73 persen kasus nasional, sebanyak 11 provinsi menjadi penyumbang utama, termasuk Provinsi Banten yang berada di posisi kesembilan.
Terkait edukasi, dr Santoso menilai pendidikan HIV/AIDS dapat dimulai sejak tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah pertama melalui edukasi kesehatan reproduksi. Ke depan, diperlukan kurikulum yang lebih mudah dipahami karena pendidikan jasmani dan kesehatan di sekolah saat ini masih bersifat pengantar dan belum menyentuh aspek teknis pencegahan.
“Karena itu, dibutuhkan perhatian dan kerja bersama untuk mencapai target triple zero pada tahun 2030. Jika tercapai, Indonesia diharapkan memiliki generasi yang lebih sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
