JAKARTA, RUBRIKBANTEN — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses keuangan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi Banten untuk mencegah praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, rentenir, dan bank emok yang kerap menjerat warga.
Pernyataan tersebut disampaikan Andra usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
“Kita berharap, mudah-mudahan akses keuangan daerah di Provinsi Banten bisa merata dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan memberikan layanan keuangan yang adil bagi seluruh masyarakat,” ujar Gubernur Andra Soni.
Menurutnya, pemerataan akses keuangan merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam menekan praktik pinjol ilegal dan rentenir yang merugikan masyarakat. Dengan inklusi keuangan yang baik, ekonomi warga dapat tumbuh lebih mandiri dan berkeadilan.
“Alhamdulillah, salah satu wilayah kita, Kota Tangerang Selatan, mendapat nominasi sebagai kabupaten/kota dengan percepatan akses keuangan terbaik,” ungkapnya dengan bangga.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Rakornas TPAKD menjadi wadah penting dalam menyatukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai, inklusi keuangan menjadi indikator utama stabilitas ekonomi nasional, sejalan dengan program prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Melalui TPAKD, UMKM di daerah bisa lebih mudah mengakses pembiayaan, terhindar dari praktik rentenir, dan mendukung program satu keluarga satu rekening serta satu pelajar satu rekening,” jelas Airlangga.
Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi dan sinergi TPAKD akan mempercepat pemerataan akses keuangan, meningkatkan literasi masyarakat, serta menciptakan keadilan sosial.
“Kepala daerah harus memanfaatkan TPAKD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya,” tegasnya.
Dari sisi otoritas keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memaparkan bahwa pada tahun 2024, kredit UMKM tumbuh sebesar 1,3 persen. Namun, perluasan akses keuangan harus terus digenjot agar akselerasi pertumbuhan ekonomi lebih terasa di masyarakat.
“Perluasan akses keuangan penting agar inklusi masyarakat terus meningkat. Pembiayaan di bank-bank Himbara juga perlu diperluas dan diperpanjang manfaatnya,” tutur Mahendra.
Sedangkan Ketua Pelaksana Rakornas TPAKD, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa hingga kini, TPAKD telah terbentuk di 552 kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia.
“TPAKD menjadi motor penggerak literasi dan inklusi keuangan nasional. Saat ini, indeks literasi mencapai 66,4 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen,” ungkapnya.
Friderica menambahkan, keberadaan TPAKD diharapkan mampu mendorong ekonomi daerah sekaligus melindungi masyarakat dari jeratan rentenir dan pinjol ilegal.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan, Provinsi Banten siap menjadi contoh daerah yang mampu menciptakan akses keuangan inklusif, adil, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warganya.
