CILEGON, RUBRIKBANTEN – DPRD Kota Cilegon menegaskan bahwa proses seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) definitif harus berjalan sesuai aturan yang berlaku serta menghasilkan sosok yang memiliki kapasitas untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, menekankan pentingnya profesionalisme Panitia Seleksi (Pansel) dalam menjalankan seluruh tahapan seleksi. Menurutnya, penerapan manajemen talenta harus mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan Sekda.
“Manajemen talenta harus memperhatikan aspek kualifikasi. Panitia seleksi dari pihak eksekutif juga harus memastikan proses berjalan sesuai dengan kompetensi yang memang dibutuhkan untuk posisi Sekda,” ujar Rizki, Rabu (5/8/2026).
Rizki menjelaskan, jabatan Sekda memiliki peran yang sangat strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi administratif birokrasi, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program kerja yang konkret.
Menurutnya, Sekda yang terpilih harus mampu mengawal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus memastikan program prioritas Wali Kota dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Sekda bukan sekadar jabatan birokrasi. Posisi ini memiliki peran penting dalam mengawal implementasi RPJMD dan menerjemahkan program serta janji politik kepala daerah menjadi kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan Sekda yang kompeten akan sangat menentukan percepatan pelaksanaan program pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Cilegon.
“Yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu membantu percepatan program-program Wali Kota sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal,” tambahnya.
DPRD juga berharap proses seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan berpedoman pada regulasi yang berlaku agar menghasilkan pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.
Meski demikian, Rizki menegaskan DPRD tidak akan mencampuri kewenangan pemerintah daerah dalam proses seleksi. Fungsi pengawasan akan tetap dilakukan sesuai tugas dan kewenangan lembaga legislatif.
“Komisi I bersama BKPSDM nantinya akan melakukan rapat teknis untuk mengetahui perkembangan proses seleksi. Namun DPRD tidak bisa mengintervensi, karena pengawasan yang kami lakukan tetap sesuai dengan kewenangan yang diatur,” tegasnya.
Dengan proses seleksi yang transparan dan berbasis kompetensi, DPRD berharap Kota Cilegon dapat memperoleh Sekda definitif yang mampu menjadi penggerak birokrasi sekaligus mitra strategis kepala daerah dalam mewujudkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
