CILEGON, RUBRIKBANTEN – DPRD Kota Cilegon mulai membedah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (14/9/2026).
Pembahasan yang digelar di Aula DPRD Kota Cilegon itu tidak sekadar menjadi agenda rutin penyusunan anggaran. DPRD dan Pemerintah Kota Cilegon menyoroti pentingnya memastikan setiap program dan belanja daerah benar-benar realistis, terutama di tengah waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas.
Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, RKA memiliki posisi penting dalam menentukan arah program dan kegiatan pemerintah daerah.
“RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memiliki peranan sangat penting dan strategis sebagai bagian dari APBD untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan yang akan dilakukan,” kata Aziz.
Menurutnya, kebijakan keuangan dalam APBD Perubahan 2026 harus diarahkan untuk menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan, pemenuhan urusan pemerintahan wajib serta pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Pengalokasian belanja daerah untuk prioritas pembangunan, memenuhi kebutuhan urusan pemerintahan wajib, pelayanan dasar, serta berdasarkan target kinerja dan skala prioritas,” ujarnya.
Namun, di tengah pembahasan tersebut, Aziz memberikan catatan khusus terhadap proyeksi pendapatan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) mencermati kembali target BPHTB. Pasalnya, realisasi pendapatan dari sektor tersebut hingga kini masih berada di bawah target.
“Kami memperhatikan dan mencermati pandangan umum fraksi pada saat Rapat Paripurna, khususnya terkait dengan pendapatan dari sektor BPHTB,” ungkap Aziz.
Aziz meminta agar target tersebut dihitung secara realistis dan dikaji kembali dalam hearing bersama komisi DPRD yang membidangi pendapatan.
“Tolongan disampaikan kira-kira target pendapatan melalui sektor BPHTB ini akan tercapai atau tidak,” katanya.
Menurut Aziz, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai program dan belanja.
“Kita harus realistis. Pendapatan dari seluruh komponen pajak di luar BPHTB mengalami peningkatan. Hanya saja di BPHTB yang perlu kita cermati ulang dan diperhitungkan kembali karena ini merupakan pendapatan yang unpredictable, sesuatu yang masih belum pasti,” jelasnya.
DPRD Diminta Tak Sekadar Bahas Angka
Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ichwan mengatakan, pembahasan RKA APBD Perubahan menjadi momentum bagi DPRD untuk menguji kembali berbagai program dan kebutuhan anggaran yang akan dijalankan pemerintah daerah hingga akhir 2026.
Ia meminta masing-masing komisi melakukan pembahasan secara strategis bersama OPD mitra kerja.
“Dan tentunya, ada beberapa hal penting yang akan dipaparkan oleh masing-masing komisi, baik dari Komisi I hingga Komisi III tentang mitra kerjanya masing-masing. Kami mengajak agar bisa dilakukan pembahasan strategis,” kata Rizki.
Rizki juga mendorong agar kebutuhan prioritas masyarakat tidak terlewat dalam penyusunan APBD Perubahan.
“Setiap usulan terkait kebutuhan prioritas masyarakat Kota Cilegon ini bisa masuk di dalam agenda-agenda khusus mengenai anggaran perubahan 2026,” ujarnya.
Ia menegaskan, penyusunan anggaran perubahan harus dilakukan secara cermat dan realistis. Terlebih, waktu efektif pelaksanaan APBD 2026 semakin pendek.
“Kita menyadari bahwa waktu efektif di dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026 sangat terbatas. Kondisi ini menuntut kita, baik legislatif maupun eksekutif, agar semakin cermat dan realistis di dalam menyusun program, khususnya di tahun 2026,” tutur Rizki.
Menurutnya, anggaran perubahan jangan sampai hanya menghasilkan daftar program, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
“Semoga dari rapat ini mampu menjawab target pembangunan Kota Cilegon. Anggaran yang ada agar diselaraskan dengan program-program prioritas Pemerintah Kota Cilegon dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat Cilegon,” katanya.
DPRD Dorong Solusi Dongkrak PAD
Selain membedah belanja, DPRD juga menaruh perhatian terhadap kondisi pendapatan daerah. Kapasitas pendapatan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ruang fiskal pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
Rizki bahkan mengajak seluruh anggota DPRD ikut mencari solusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, peningkatan PAD dibutuhkan agar kemampuan fiskal daerah tidak hanya bergantung pada perencanaan belanja, tetapi juga ditopang sumber pendapatan yang kuat dan realistis.
“Saya mengajak kepada anggota DPRD Kota Cilegon, terutama dalam solusi PAD ini sehingga menghasilkan anggaran yang bisa bermanfaat umum untuk masyarakat Kota Cilegon,” pungkasnya.
Pembahasan RKA APBD Perubahan 2026 selanjutnya dilakukan masing-masing komisi bersama OPD mitra kerja sesuai bidang tugasnya.
Sorotan terhadap BPHTB menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan tersebut. Sebab, target pendapatan yang terlalu optimistis berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam merealisasikan belanja apabila penerimaannya tidak sesuai proyeksi.
