JAKARTA, RUBRIKBANTEN – PT PLN (Persero) terus mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia melalui Program Listrik Desa (Lisdes). Sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN menggelar Alignment Forum Program Listrik Desa untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat penyediaan listrik hingga ke wilayah terpencil.
Pemerintah juga menunjukkan komitmennya dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 guna mendukung percepatan Program Listrik Desa. Langkah ini mendapat apresiasi dari sejumlah kepala daerah yang mulai merasakan manfaat percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah masing-masing.
Forum tersebut mempertemukan pemerintah sebagai regulator, kejaksaan, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, hingga mitra kerja PLN untuk memperkuat tata kelola serta memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan validasi data menjadi kunci utama agar tidak ada lagi daerah yang tertinggal memperoleh akses listrik.
“Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan pemerataan listrik bukan sekadar target, tetapi bentuk nyata menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurutnya, Program Listrik Desa bukan hanya menghadirkan jaringan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kami mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” kata Darmawan.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengungkapkan pemerintah telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Melalui skema tersebut, masyarakat kurang mampu akan dibantu agar dapat tersambung ke jaringan listrik.
Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang melayani 40.724 rumah tangga. Sampai akhir 2026, pemerintah bersama PLN menargetkan perluasan program di 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan.
Program ini juga mendapat apresiasi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, yang menyebut jumlah desa belum berlistrik di wilayahnya turun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.
Senada, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan pemerintah daerah siap mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi dengan PLN.
“Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah,” tegasnya.
