SERANG, RUBRIKBANTEN – Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh ulah oknum pejabat publik. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada salah satu Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten yang juga merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia diduga terlibat dalam praktik penitipan peserta dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.
Pengamat politik Banten, Syaiful Bahri, angkat bicara terkait dugaan tersebut. Ia mengaku prihatin atas tindakan yang justru dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan aturan.
“Menurut saya, ini sangat disayangkan. Seorang anggota DPR, apalagi posisinya Wakil Ketua DPRD, semestinya menjadi teladan dalam penegakan aturan dan regulasi. Bukan malah melanggarnya,” ujar Syaiful.
Ia menegaskan bahwa Gubernur Banten telah sejak awal menunjukkan komitmen tegas dalam menolak segala bentuk intervensi dan praktik titip-menitip dalam dunia pendidikan, terutama di jenjang SMA yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi.
“Gubernur sudah mengingatkan sejak jauh-jauh hari, jangan main-main, jangan titip-titip. Bahkan beliau siap memberi sanksi keras. Maka sangat memprihatinkan jika justru wakil rakyat yang melabrak komitmen ini,” tegasnya.
Meski belum jelas apakah kasus yang mencuat ini terkait tingkat SMA atau SMP, Syaiful menilai bahwa dampaknya tetap serius. Terlebih jika dilakukan oleh figur publik yang selama ini dikenal taat aturan.
“Yang menyedihkan, ini datang dari partai yang selama ini dikenal patuh terhadap aturan. Kalau wakil rakyat saja melanggar demi kepentingan konstituen atau kelompoknya, bagaimana dengan masyarakat umum?” kritiknya.
Syaiful menutup dengan harapan agar kasus ini menjadi pelajaran, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi partai politik dan publik secara umum. “Sekecil apapun bentuk pelanggaran, sebaiknya dihindari. Kalau panutannya seperti ini, bagaimana rakyatnya?”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak yang bersangkutan maupun dari partai terkait.
