CILEGON, RUBRIKBANTEN — Modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, di tengah klaim pembaruan fasilitas dan sistem pelatihan, angka pengangguran di kota industri tersebut justru dilaporkan mengalami peningkatan. Kondisi ini memunculkan keraguan sebagian pihak terhadap efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Cilegon.
Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Ketenagakerjaan sekaligus Praktisi K3, Arif A Wahyudi, menegaskan bahwa modernisasi BLK tidak dapat dinilai dari hasil jangka pendek. Menurutnya, langkah yang ditempuh Pemkot Cilegon justru mencerminkan kebijakan strategis dan visioner dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal.
“Kebijakan ketenagakerjaan tidak bisa diukur secara instan. BLK bukan hanya soal banyaknya pelatihan, tapi bagaimana pemerintah membangun fondasi pemetaan minat dan bakat pencari kerja, menyesuaikannya dengan kebutuhan industri, serta memperkuat kompetensi berbasis link and match,” ujar Arif, Kamis (8/1/2026).
Ia menilai modernisasi BLK merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjawab tantangan dunia industri yang terus berkembang. Penyesuaian teknologi dan peralatan pelatihan dengan standar industri dinilai sebagai langkah maju agar lulusan BLK memiliki daya saing dan tidak tertinggal secara kompetensi.
“Ketika BLK dimodernisasi, itu artinya pemerintah memastikan alat dan metode pelatihan benar-benar relevan dengan kebutuhan industri hari ini. Ini adalah kesiapan jangka panjang, bukan kebijakan reaktif,” tegasnya.
Arif juga menyoroti bahwa dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Robinsar dan Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo, penguatan BLK dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Ia mengibaratkan proses tersebut sebagai gayung bersambut antara kebijakan, kesiapan sarana, dan pembenahan sistem.
“Perubahan besar memang tidak bisa instan. Namun yang patut diapresiasi, proses penguatannya jelas berjalan. Dampaknya akan terlihat ketika lulusan BLK mulai terserap lebih luas di dunia industri,” jelasnya.
Lebih jauh, Arif menilai komitmen Pemkot Cilegon dalam mendorong standar nasional kompetensi sebagai langkah krusial. Saat ini, pemerintah tengah merumuskan skema agar warga Cilegon dapat memperoleh sertifikasi kompetensi dari BNSP maupun Kementerian Ketenagakerjaan RI sesuai bidang keahlian masing-masing.
“SDM Cilegon harus punya legitimasi atas kompetensinya. Jika sertifikasi berjalan masif, industri tidak lagi punya alasan merekrut tenaga kerja dari luar daerah,” katanya.
Menurut Arif, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penurunan angka pengangguran, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika warga bekerja, dampaknya bukan hanya soal ekonomi keluarga, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Inilah pembangunan SDM yang utuh,” ujarnya.
Terkait kerja sama dengan dunia industri, Arif menilai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pemenuhan tenaga kerja lokal sebagai langkah maju. Ia menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar implementasi kebijakan benar-benar berjalan optimal.
“MoU sudah ada, artinya arah kebijakan sudah tepat. Tantangannya tinggal memastikan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara konsisten agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Cilegon,” pungkasnya.
