SERANG, RUBRIKBANTEN – Provinsi Banten kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Gubernur Banten Andra Soni dengan penuh kebanggaan melepas lima desa/kelurahan yang terpilih untuk mengikuti Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 yang digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI.
Kelima desa/kelurahan tersebut yakni:
- Desa Surianeun, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang (Muhammad Rizali Assukron)
- Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon (Euis Susanti)
- Kelurahan Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang (Mohamad Yusuf)
- Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (Ahmad Gozali)
- Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang (Rita Wulan Sari)
“Karena mereka nanti akan menghadapi sekitar 130 desa/kelurahan lainnya dari berbagai daerah di Indonesia, tentu kita harus optimis dan yakin bisa membawa nama baik Banten,” ujar Andra Soni saat menerima para kepala desa/lurah terpilih di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (29/8/2025).
Menurutnya, Pemprov Banten memberikan dukungan penuh agar lima desa/kelurahan tersebut mampu tampil maksimal dan menorehkan prestasi terbaik di ajang nasional.
Lurah Ramanuju, Kota Cilegon, Euis Susanti, menegaskan pihaknya siap memberikan yang terbaik. “Apalagi tadi support dari Pak Gubernur begitu besar. Harapan kami bisa masuk 10 besar bahkan 3 besar dari total 130 peserta yang ikut,” jelasnya.
Euis menambahkan, penghargaan ini diberikan kepada kepala desa dan lurah yang berperan sebagai juru damai di lingkungannya melalui pembentukan Posbankum. Melalui layanan ini, persoalan hukum di tingkat masyarakat bawah bisa diselesaikan dengan mediasi tanpa harus masuk ke meja pengadilan.
Adapun rangkaian PJA 2025 akan berlangsung di BPSDM Hukum Kementerian Hukum di Cinere, Depok pada 1–2 September 2025, dan puncak anugerah akan digelar pada 3 September 2025 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan.
Dengan semangat optimisme, Banten menatap ajang ini bukan hanya sebagai kompetisi, tetapi juga bukti komitmen daerah dalam memperkuat akses keadilan dan membangun budaya damai di tengah masyarakat.
